Korqntangerang.com – Bupati Pandeglang, Irna Narulita, mengaku tidak sepakat jika Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diajukan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pelakasnaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 nanti, anggarannya fantastis, apalagi hingga memangkas sebagian besar anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Menurut Irna, boleh-boleh saja KPU mengusulkan anggaran untuk Pilkada sebesar-besarnya. Akan tetapi tegas dia, pihaknya bakal melakukan verifikasi terhadap usulan itu, dan bahkan dia bakal melakukan kalkulasi langsung dengan kebutuhan dilapangan.
“Boleh saja mereka (KPU,red) membuat usulan sebesar-besarnya, tapi nanti kami kalkulasikan seberapa kebutuhan dilapangan. Nah, kebutuhannya di usulankan sebesar Rp 100 miliar, coba kami lihat, cukup tidak dengan Rp 20 miliar. Kalau dengan 20 miliar cukup, kenapa harus Rp 100 miliar? sementara saya masih punya hutang jalan,” kata Irna usai menghadiri Parpurna DPRD Pandeglang, Senin (17/6/2019) kemarin.
Irna mengaku, pihaknya bakal membentuk tim khusus yang melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar menghitung anggaran untuk kebutuhan Pilkada sampai ketingkat desa. Bahkan kata dia, ia bakal melibatkan camat dalam tim tersebut.
“Tadi kan ibu (Irna menyebut dirinya) sampaikan, kenapa harus sebesar itu kalau cukup dengan sekian miliar. Nanti kami punya tim yang bakal melakukan penghitungan sampai tingkat desa. Karena untuk kebutuhan dasar masih kita perlukan, makanya harus dihitung-hitung dulu, nanti cama juga bakal ikut menghitung,” jelasnya.
Selain itu kata dia, untuk menyelamatkan agar anggaran pembangunan supaya tidak terpangkas oleh anggaran Pilkada, pihaknya juga bakal melakukan pemangkasan terhadap program yang tak penting.
“Kalau 2020 pasti bakal melakukan rasionalisasi, ibu lebih kejam lah dari kemarin. Biasa kan TAPD itu ada porsi-porsinya, bu jangan sampai kosong di dinas A. Pokoknya ibu tidak bisa dihalang-halangi lagi, kalau emang tidak ada manfaatnya untuk program kerakyatan, bakal dipangkas,” tegasnya.
Bupati wanita pertama di Pandeglang ini menambahkan, bahwa dirinya sangat berharap besar pada tahun 2020 nanti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi porsinya lebih besar dari tahun sekarang. Karena katanya, Pandeglang benar-benar masih membutuhkan anggaran untuk infrastruktur.
“Nanti ibu bakal minta bantuan kepada Dewan RI yang jadi pada tahun ini, supaya memang bantuan anggaran untuk infrastruktur baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi bisa mengalami kenaikan. Ya, jika tidak mau tidak mau ibu lakukan rasionalisasi terhadap anggaran yang tak penting,” pungkasnya.
Sementara, Komisioner KPU Pandeglang, Ahmadi mengungkapkan, bahwa khusus ajuan anggaran yang diajukan pihaknya ke Pemkab Pandeglang untuk Pilkada itu sebesar Rp 79 miliar. “Jadi besaran Rp 100 miliar itu berikut anggaran yang diajukan pihak Bawaslu dan Kepolisan untuk. Nah, kalau kami itu diangka Rp 79 miliar,” jelasnya.
Soal bakal dilakukan rasionalisasi oleh Pemkab Pandeglang kata Ahmadi, pihaknya bakal tetap melihat terlebih dahulu dalam hal apa yang bakal dirasionalisasi tersebut. Tapi dia juga memastikan bakal mempertahankan besaran anggaran tersebut. Karena menurutnya, anggaran yang direncanakannya itu benar real dan tidak mengada-ada.
“Pasti akan kami sampaikan dalam ekspose, bahwa anggaran yang kami ajukan tidak mengada-ada. Pokoknya semua yang kami ajukan itu penting, dan bakal kami pertahankan,” tegasnya.
Memang tambah dia, Pilkada pada tahun 2015 lalu anggarannya dibawah yang diajukan sekarang ini. “Waktu Pilkada dulu memang anggaran hanya sekitar 40 miliar. Akan tetapi sekarang ini ada kenaikan karena honor badan adhoc, dan logistik juga setiap tahunnya meningkat,” pungkasnya. (Daday)
