Pemkot Tangsel Sosialisasikan Pembentukan BPSK

sengketa-konsumenTangerang| Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, melakukan sosialisasi tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. ‚ÄúDengan BPSK diharapkan bisa membantu dalam penanganan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen,” kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Tangerang Selatan, Tatang Kasmara pada sosialisasi pembentukan BPSK di Sport Centre Alam Sutera, Serpong Utara, Senin (30/04/2012).

Sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Seksi Bimbingan Konsumen dan Pelaku, Kementerian Perdagangan yakni Hendi Suwendi dan Kepala Disperindag Kota Tangsel, Muhammad, serta peserta kegiatan yang berjumlah 40 orang terdiri dari SKPD atau instansi terkait seperti YLKI Tangerang, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Asosiasi Pengusaha Retail (APRINDO) serta pelaku usaha penyedia barang dan jasa di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Tatang Kasmara menegaskan, masyarakat bisa mengadukan masalah mengenai jual beli kepada Kepala Seksi ekonomi di masing – masing kecamatan.

Dengan demikian bisa dibantu dicarikan solusinya. Tidak bisa dipungkiri masyarakat kerap kali merasa dirugikan akibat produk yang sudah dibeli.

“Pembentukan BPSK merupakan pelayanan kepada masyarakat terhadap masalah yang ada,” katanya.

Tatang menjelaskan, tugas dan kewenangan BPSK berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen di pasal 52 adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitase serta rekonsiliasi, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula buku.

Kemudian, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran kettentuan dalam undang – undang ini, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.

“Jadi fungsinya sebagai fasilitator atau penghubung masyarakat dengan YLKI. Karena itu kami undang pihak-pihak kecamatan yang menerima pangaduan dari konsumen untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke BPSK,” kata Tatang.

Pembentukan BPSK merupakan amanat Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam payung hukum tersebut dijelaskkan, Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II atau kabupaten/kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Kategori penyelesaian sengketa yang ditangani BPSK, lanjut Tatang, bagi konsumen perorangan yang dirugikan atau ahli warisnya.

Sengketa bagi sekelompok konsumen yang memiliki kepenttingan sama, LSM atau lembaga pemerintah, penyelesaian sengketa harus dilakukan oleh pengadilan. “Penanganan kasus terhadap sengketa jual beli yakni selama 21 hari,” katanya.

Menurutnya, tata cara pengaduan oleh pemohon yang bersangkutan dan ahli waris atau kuasanya (bukan kuasa hukum-red) apabila konsumen tersebut meninggal dunia, sakit, belum dewasa sesuai undang – undang serta Warga Negara Asing (WNA) dapat melampirkan beberapa persyaratan.

Dokumen itu antara lain, formulir isi pengaduan, melampirkan identitas diri, tanda bukti perolehan barang, foto barang/jasa yang disengketakan serta saksi bila saat transaksi jual beli ada.

Sementara kasus yang ditangani BPSK berupa transaksi jual beli barang kebutuhan masyarakat seperti, produk kelontong, elektronik, bahan makanan serta minuman, obat-obatan perumahan dan lain-lain.

Jual beli sewa jasa parkir, angkutan, kesehatan kesehatan dan hantaran. Juga transaksi keuangan non perbankan atau leasing, pelayanan PLN, PDAM dan lain sebagainya.

“Kami harapkan masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan BPSK karena fungsinya sangat membantu,” katanya. (*)

Sumber; antara

About the Author

has written 1903 stories on this site.

Copyright © 2014 KORAN TANGERANG. All rights reserved.
Powered by WordPress.org, Custom Theme and ComFi.com Calling Card Company.