Santri Jadi Politisi
Setelah mengkaji dan mengaji kitab, pada suatu subuh di sebuah Pesantren Persatuan Islam (PERSIS), seorang santri mengacungkan tangan dan bertanya, “Ustaz, kami sudah banyak diajari berbagai kitab. Namun, kapan kami belajar tentang politik, DPR, MPR, partai politik, dan cara mengalokasikan APBN?” Sebuah pertanyaan yang tak lazim terdengar. Sejenak, sambil melipat kitab dan meluruskan peci, Ustaz menatap wajah santrinya yang dikenal berjiwa progresif dan revolusioner itu.
Sebelum menjawab, Ustaz balik bertanya, “Kamu memang berkeinginan jadi politisi?”
“Ya, Ustaz! Bukankah Ustaz mengajari kami untuk berdakwah yang berdampak nyata? Dakwah kami pun harus memberi pengaruh dalam ranah politik. Kami berhak ikut mengarahkan arah bangsa, turut mengatur negara, menduduki jabatan politik, dan berpolitik secara nyata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, baik lahir maupun batin,” jawab santri itu dengan tegas.
“Bagus sekali jika niatmu demikian! Segeralah mendaftar ke Madrasah Siyasah, atau Sekolah Politik, yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat PERSIS. Selama sepuluh bulan, kamu bisa mengembangkan diri untuk menjadi pakar ilmu politik, atau menjadi calon politisi yang andal dan profesional,” jawab Ustaz.
Namun, Ustaz kemudian menambahkan pesan penting, “Para santri lulusan pesantren ini tak perlu semuanya menjadi politisi! Nanti dikhawatirkan negara kekurangan guru pengaji, tetapi justru kelebihan baliho di mana-mana. Jika kelak kamu benar-benar terjun ke dunia politik, kamu boleh saja sibuk mengamati hasil survei elektabilitas, tetapi jangan sampai lupa meninggalkan jadwal menjadi khatib Jumat.”
Ketua Umum dan Politik Praktis
Kiranya, untuk menjawab pertanyaan seperti yang dilontarkan santri itulah, Pengurus Pusat PERSIS akhirnya berijtihad dan memutuskan untuk mendirikan Sekolah Politik dengan nama resmi Madrasah Siyasah.
Agar PERSIS tetap menjadi organisasi masyarakat yang modern dan mampu berkolaborasi, penyesuaian langkah demi langkah memang diperlukan guna mengikuti perkembangan zaman. Kendati demikian, nilai inti organisasi yakni gerakan pembaruan dan pendalaman ilmu agama tetap dipegang teguh sebagai pedoman utama jamiyah.
PERSIS sendiri sebenarnya sudah lama bersentuhan dengan dunia politik. Organisasi ini pernah menjadi bagian dari Masyumi, dan ada wacana yang berkembang bahwa PERSIS pernah berencana mendirikan partai politik sendiri. Sejumlah ketua umum Pengurus Pusat PERSIS pun diketahui pernah terjun ke politik praktis dan menjadi politisi, di antaranya K.H. Latief Mukhtar, M.A. (dari Partai Persatuan Pembangunan), Prof. K.H. Maman Abdurrahman, M.A. (dari Partai Bulan Bintang), serta K.H. Drs. Shiddiq Amien, M.B.A. (yang mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Jawa Barat).
Berbeda dengan para pendahulunya, Ketua Umum Pengurus Pusat PERSIS saat ini, Syekh Abu Himam atau yang akrab disapa Ustaz Jeje, tampaknya belum atau tidak tertarik terjun langsung ke politik praktis. Meski begitu, pandangan-pandangannya seputar isu politik kerap dimuat di media massa dan media daring. Bahkan, para wartawan yang mewawancarainya hampir tak pernah lagi menyoal masalah fikih, seperti apakah suatu hal hukumnya sunah atau bid’ah.
M. Natsir, Pendidikan dan Dakwah
Tokoh besar Persatuan Islam, M. Natsir, yang pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar (kini Pengurus Pusat) PERSIS, juga pernah memimpin Masyumi pada kurun waktu 1949–1958. Salah satu sumbangsih terbesarnya bagi negeri ini adalah peran vitalnya dalam mempertahankan dan mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga tahun 1950. Dalam perjalanan kariernya, M. Natsir pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri. Kini, jejak itu diteruskan oleh kader PERSIS yang telah ada yang menduduki posisi Wakil Menteri, dan alhamdulillah keberadaan mereka dirasakan membawa berkah oleh banyak Pengurus Wilayah PERSIS pada khususnya. Hal ini bukan berarti memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memberi manfaat seluas-luasnya.
Catatan penting yang bisa diambil dari perjalanan hidupnya adalah bahwa tokoh sebesar M. Natsir lahir dari tradisi pendidikan dan dakwah yang begitu kuat di lingkungan PERSIS, dengan A. Hassan sebagai gurunya. Beliau baru kemudian melangkah ke ranah politik kebangsaan dengan bekal kemampuan intelektual yang matang dan pemahaman agama yang mendalam.
Poin terakhir inilah yang seharusnya menjadi jiwa atau ruh dari Madrasah Siyasah Pengurus Pusat PERSIS: pendidikan dan dakwah harus menjadi dasar pijakan dalam berpolitik. Di akhir pengabdiannya, M. Natsir memilih tidak mendirikan partai politik atau sekolah politik, melainkan mendirikan lembaga dakwah bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada tahun 1967, yang kini menjadi warisan berharga yang diteruskan oleh para penerusnya hingga hari ini. Salah satu nasihat terkenal M. Natsir yang sangat mendalam berbunyi, “Dahulu, kami berdakwah lewat politik, namun sekarang kami berpolitik lewat dakwah.”
Profil Politisi Islam
Di era media sosial seperti sekarang ini, orang yang berpikir dengan tenang dan mendalam sering kali kalah populer dibandingkan mereka yang berbicara dengan nada tinggi, marah-marah, atau menggunakan huruf besar semua. Padahal, politisi sejati, apalagi politisi Islam, bukanlah tipe pemarah, bukan pula mereka yang suaranya paling keras di media massa atau di layar kaca. Sering kali terjadi bahwa suara yang lantang ternyata tidak sebanding dengan kualitas pemikiran yang disampaikan.
Politisi Islam juga bukan sekadar mereka yang rajin mengunggah foto sedang memegang kitab suci sambil menatap langit seolah sedang memikul beban berat peradaban. Masyarakat dan umat Islam saat ini sudah cukup cerdas untuk membedakan mana kegiatan dakwah yang tulus dan mana yang sekadar sesi pemotretan atau pembuatan konten semata.
Salah satu kemampuan langka yang wajib dimiliki politisi Islam adalah kejujuran, terutama saat dirinya sudah berada dekat dengan lingkaran kekuasaan. Sering kali kita menyaksikan gejala yang aneh: ada tokoh yang sangat kritis dan vokal saat berada di luar lingkaran kekuasaan, namun tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati, terkesan bijaksana namun sulit ditemui dan dihubungi, begitu ia masuk ke dalamnya. Ada ungkapan yang beredar di masyarakat, bahwa kekuasaan itu rasanya lebih nikmat daripada kenikmatan duniawi lainnya. Sebuah ungkapan yang perlu dijadikan peringatan keras.
Politisi Islam sejati juga tidak akan alergi terhadap kritik. Tidak setiap kritik harus dianggap sebagai fitnah, konspirasi jahat, atau rekayasa pihak luar. Jangan sampai di negara ini, menyampaikan pendapat atau kritik dianggap sebagai tindakan yang lebih berbahaya dibandingkan praktik korupsi itu sendiri.
Politisi Islam harus memahami betul bahwa agama bukanlah aset yang bisa dipakai hanya saat musim kampanye tiba. Ayat suci bukan sekadar kalimat yang ditempel, masjid bukan panggung untuk meraih suara pemilih, dan umat bukan penonton pasif yang cukup dibagikan slogan dan bantuan sembako lalu urusan selesai. Jika rakyat sudah merasa sejahtera, pendidikan terjamin, dan kesehatan terurus berkat perjuangan para politisi, barulah bisa dikatakan rakyat itu telah merasakan hasil nyata dari janji-janji politik yang disampaikan.
Politisi Islam seharusnya memiliki rasa malu yang jauh lebih besar dibandingkan orang biasa: malu jika berbohong, malu jika terlibat korupsi, malu jika menjual nilai-nilai agama demi sebuah jabatan, dan malu jika berapi-api berbicara tentang hidup sederhana namun gaya hidupnya mewah bak raja minyak. Ia pun harus malu jika mengaku berdakwah namun mendadak hidupnya berubah menjadi sangat mewah dan berlebihan.
Ciri lain dari politisi Islam yang baik bukan sekadar pandai mengutip ayat Al-Qur’an atau rajin mengenakan simbol-simbol agama. Lebih dari itu, ia harus pandai menerjemahkan dan menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam cara berpikirnya, cara memimpin, serta cara melayani kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan pesan tersirat dalam lagu legendaris Iwan Fals yang berbunyi, “Wakil rakyat seharusnya merakyat.”
Politisi Islam yang sejati dipastikan lebih banyak meluangkan waktu berbicara dan mendengar bersama rakyat, dibandingkan sekadar berbicara kepada rakyat. Berbicara bersama rakyat berarti ada dialog, ada komunikasi dua arah yang saling mengisi. Sedangkan berbicara kepada rakyat sering kali hanya berupa pidato satu arah yang kadang terasa seperti ceramah atau tausiah biasa saja.
Jika profil politisi Islam seperti gambaran di atas lahir dan dibentuk melalui pendidikan di Madrasah Siyasah Pengurus Pusat PERSIS, maka sudah pasti umat akan merasa senang, dan negara pun sangat membutuhkan kehadiran mereka. Oleh karena itu, Madrasah Siyasah, selain sebagai sekolah politik, juga harus menjadi wadah yang membentuk karakter. Sebuah madrasah yang berlandaskan nilai, hasil kolaborasi dan penyatuan wawasan politik dengan visi dasar PERSIS. Bukan sekadar politik yang berpihak pada satu golongan, melainkan menciptakan wajah dan arah politik khas PERSIS.
Logo Bersayap, Terbang Stabil
Logo Madrasah Siyasah digambarkan sebagai lambang PERSIS yang bersayap, seperti yang terlihat dalam brosur penyebaran informasinya. Simbol ini bermakna kesiapan untuk terbang menuju ranah politik praktis, terbang dengan stabil, karena kedua sayapnya, kanan dan kiri, tampak seimbang, kokoh, dan teguh berdiri. Jika salah satu sayap itu patah, maka penerbangan akan miring, terhuyung-huyung, dan akhirnya jatuh tersungkur. Maka dari itu, jagalah kedua sayap tersebut: sayap dakwah dan sayap politik.
Kahlil Gibran pernah menulis tentang sayap-sayap yang patah dalam kisah pendeknya berjudul Sayap-Sayap Patah. Cerita itu berisi tentang cinta dan harapan yang tak bisa terbang dengan stabil, yang menurut pandangan Gibran sendiri, disebabkan oleh tekanan tradisi dan kebebasan yang terluka. Simbol itu kemudian menjadi kiasan: cinta yang tak bisa bersatu dengan harapan.
Para politisi berkarakter PERSIS dapat mengambil pelajaran dari hal itu. Cinta dan harapan harus bisa bersatu di dunia politik nyata. Boleh saja seseorang mencintai rakyatnya, lalu berharap agar elektabilitasnya naik dan dirinya terpilih menjadi pemimpin. Namun, jika seseorang sudah mencintai rakyat dengan sepenuh hati, berjuang sungguh-sungguh, namun belum juga terpilih, itulah gambaran “sayap-sayap patah” dalam dunia kampanye politik.
Penutup
Ilmuwan politik dan komunikasi ternama, Harold Dwight Lasswell, pernah mendefinisikan politik secara sederhana namun sangat mendalam, “Politik adalah tentang siapa yang mendapatkan apa, kapan didapatkan, dan bagaimana cara mendapatkannya.”
Ada pula definisi umum lain yang menyimpulkan bahwa, “Politik adalah soal mendapatkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan menggunakan kekuasaan tersebut.”
Namun, ada juga versi plesetan yang sering dilontarkan sebagai candaan sekaligus kritik, “Politik itu seni mendapatkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, lalu mencari alasan mengapa janji kampanye belum bisa dilaksanakan.”
Pada akhirnya, ada pesan berharga dari Joseph Pulitzer, seorang wartawan sekaligus politisi kelahiran Hungaria, tentang cara menyampaikan pesan kepada publik. Pesan ini sangat cocok untuk diadopsi oleh para politisi saat berpidato atau berkampanye di hadapan umum.
Pulitzer berpesan, “Sampaikan pesan itu secara ringkas, agar orang mau membacanya. Secara jelas, agar orang bisa menghargainya. Secara indah, agar orang bisa mengingatnya. Dan yang paling utama, secara akurat, agar orang bisa mendapat pencerahan darinya.”
— Dean Al-Gamereau