Serang – Momentum penting turut mewarnai kegiatan Lepas Sambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten melalui penandatanganan Buku Praktis Pedoman Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Banten. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat kualitas pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan di wilayah Banten. (11/06)
Penandatanganan dilakukan sebagai bentuk pengesahan sekaligus dukungan terhadap hadirnya pedoman praktis yang disusun untuk menjawab kebutuhan lapangan. Buku tersebut memuat panduan komprehensif terkait pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan (litmas), bimbingan, pendampingan, hingga pengawasan, yang dirancang agar lebih aplikatif, sistematis, dan berlandaskan regulasi yang berlaku.
Dalam tanggapannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten sebelumnya, Bapak Muhammad Ali Syeh Banna, menyampaikan bahwa keberadaan buku praktis ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme jajaran Pembimbing Kemasyarakatan.
Beliau menegaskan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang sangat kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang tidak hanya normatif, tetapi juga mampu menjawab tantangan riil di lapangan.
“Buku ini hadir sebagai bentuk evaluasi sekaligus perbaikan, agar seluruh Pembimbing Kemasyarakatan dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghindari potensi permasalahan di kemudian hari,” ungkapnya.
Lebih lanjut, beliau berharap buku praktis ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai acuan kerja sehari-hari oleh seluruh jajaran, sehingga mampu mendorong terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Penandatanganan buku ini sekaligus menjadi penanda kesinambungan komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemasyarakatan di Banten, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
