Kota Tangerang – Persoalan pengelolaan lingkungan dan izin perusahaan menjadi topik bahasan Komisi I DPRD Kota Tangerang.
Seperti saat rapat dengar pendapat bersama pihak Kelurahan Koang Jaya Kecamatan Karawaci, Dinas Lingkungan Hidup, Perijinan Kota Tangerang dan dengan PT. Crave Pratama, yang digelar di Ruang Rapat Banggar DPRD Kota Tangerang, Rabu (11/1/2023),
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD KotaTangerang. H.Junadi, meminta Dinas Perizinan dan DLHK melakukan kajian intensif terhadap apa yang telah kita bahas bersama ini. Tujuannya agar hal- hal yang harus diatur bisa ditindaklanjuti dalam rapat kali ini.
“Hasil kajian tersebut harus memperhatikan konsideran dan aspek kewilayahan Kota Tangerang agar bisa di tindaklanjuti,” kata H. Junadi.
Sementara itu, Anggota Komisi I, Fauzan Manafi Akbar, menyampaikan, terkait soal ijin perusahaan PT. Crave Pratama harus segera menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan harus bisa dilakukan pembenahan. “Jangan sampai berlarut-larut, pihak perusahaan agar segera melakukan koordinasi secepatnya ke dinas perizinan dan dinas lingkungan hidup, agar di buatkan perizinannya dan senantiasa memperhatikan aspek lingkungannya”, terangnya.
Sementara itu, Sekdis DLH, Dadang Dasuki, mengakui banyak hal yang harus diatur ulang dikarenakan adanya perubahan aturan dan kewenangan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi agar di kaji ulang. Pengendalian Pencemaran Air dan udara yang perlu direvisi dan di kaji. Karena, pengaturan terkait perizinan berdasarkan ketentuan terbaru telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis & Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
“Kewenangan perizinan itu dihapus dan diganti dengan persetujuan teknis maupun Surat Kelayakan Operasional (SKO),” kata Dadang.(*)
