Korantangerang.com – Dinas Sosial Kota Tangerang mengklaim penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah tepat sasaran.Sekretaris Dinsos Kota Tangerang, Heryanto mengatakan, pemutahiran data KPM dilakukan tiap dua tahun sekali atau setiap per-enam bulan. Pemutahiran data pun dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial.
“Selama ini penyaluran sudah tepat sasaran bahwa pemutahiran data berdasarkan by name by address. Sudah disurvei,” ujarnya di kantor Dinsos Kota Tangerang, Senin (25/3/2019).
Mekanisme pemutahiran data KPM berasal dari Rembug warga di tingkat RW,kemudian dibahas kembali dalam Musyawarah Kelurahan (Muskel) sehingga para penerima manfaat dipertimbangkan.
“Ini pendataan dasarnya dari Rembug warga bahwa RT/RW mengusulkan warganya yang memang benar-benar tidak mampu atau layak mendapatkan program BPNT,” jelas dia.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Kota Tangerang, Juweni menambahkan, untuk tahun 2019 ini penerima program BPNT mencapai 49.328. Angka KPM tersebut berkurang sebesar 2.805 jika dibanding dengan tahun 2018 yang mencapai 52.133.
“Tahun ini kuotanya segitu. Datanya hasil pemutahiran Kemensos. Nah, jika dilihat angkanya mengalami pengurangan ya yang artinya angka kemiskinan pun menurun,” ucapnya.
Juweni mengatakan, penyaluran BPNT dilakukan secara bertahap atau setiap sebulan sekali. Dalam proses penyaluran pun, lanjut dia, melibatkan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM sebagai tenaga penyalur hingga unsur kelurahan sebagai pemantau.
“Para KPM dalam program ini masih menerima beras 5Kg dan telur 1Kg. Ini kan non tunai ya, penyalurannya lewat bank dan didampingi para TKSK. Kemarin juga sudah dilaunching seribu fasilitator agar menjemput langsung penerima manfaat dengan respon cepat,” paparnya.
Kata dia, Kota Tangerang adalah kota penunjang ibukota Indonesia (Jakarta). Karena itu, tak sedikit masyarakat urban yang datang ke Kota Tangerang untuk mengadu nasib. Maka, merujuk hal ini, kriteria penerima program BPNT harus diperhatikan secara jeli.
“Jadi kalau dilihat dari rasio penduduk termasuk kota kita ini angka kemiskinannya kecil. Karena memang kalau penduduk perkotaan itu biasanya kemiskinan banyak di kaum urban,” tuturnya.
Juweni menjelaskan, para KPM ada yang sudah mandiri dan belum mandiri. Artinya, keluarga yang sudah mandiri sangat mengerti bahwa ia sudah tidak pantas menerima program BPNT dan ia mengakuinya. Namun yang belum mandiri masih tetap ingin menerima manfaat meskipun hidupnya telah berkecukupan.
“Kalau begitu dia tidak bisa mempertahankan, kita yang eksekusi (diusulkan untuk diganti penerima manfaatnya). Sehingga program ini betul-betul menyasar kepada mereka yang membutuhkan,” tukasnya.(zher).
