KOTA TANGERANG – Polemik absennya Pemerintah Kota Tangerang dalam momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Wali Kota Tangerang, Sachrudin.
Penjelasan itu disampaikan saat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang, R. Herwanto, menyambangi Wali Kota di ruang kerjanya, Rabu (11/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sachrudin membantah anggapan bahwa dirinya berjarak dengan PWI maupun insan pers di Kota Tangerang. Ia menegaskan ketidakhadirannya dalam pelepasan kontingen maupun puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 murni karena kesibukan agenda pemerintahan.
“Saya tidak berjarak dengan PWI. Saat itu memang jadwal sangat padat. Bahkan undangan HPN dari Gubernur pun saya tidak hadiri,” ujar Sachrudin.
Ia juga menyatakan bahwa secara prinsip dirinya lebih mengutamakan PWI sebagai organisasi resmi profesi wartawan yang diakui pemerintah.
“PWI itu organisasi resmi yang diakui pemerintah. Tentu menjadi mitra strategis,” tambahnya.
Namun di sisi lain, dinamika hubungan tersebut tetap menjadi sorotan. Berdasarkan catatan PWI Kota Tangerang, selama satu tahun masa kepemimpinan Sachrudin, belum pernah sekalipun Wali Kota hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan PWI meski undangan resmi selalu dilayangkan.
Ketua PWI Kota Tangerang, Herwanto, menyampaikan bahwa pihaknya menghargai klarifikasi tersebut, namun berharap komitmen kemitraan dapat diwujudkan secara konkret.
“Kami memahami kesibukan kepala daerah. Tetapi komunikasi dan kehadiran simbolik sangat berarti bagi insan pers. PWI bukan sekadar organisasi, melainkan bagian dari pilar demokrasi di daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, PWI tetap membuka ruang dialog dan menjaga hubungan profesional dengan pemerintah daerah.
Momentum HPN 2026 yang sempat memunculkan pertanyaan publik kini bergeser menjadi ruang refleksi: bagaimana membangun kemitraan yang tidak hanya normatif dalam pernyataan, tetapi juga terlihat dalam praktik.
PWI Kota Tangerang menyatakan komitmennya tetap menjaga profesionalisme dan fungsi kontrol sosial secara proporsional. Sementara publik menanti langkah nyata yang dapat memperkuat kembali jembatan komunikasi antara Pemerintah Kota Tangerang dan insan pers di daerah.
(Zhers)
