Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi bukan merupakan tujuan akhir pembangunan, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, perang dagang, serta gangguan rantai pasok, Presiden menyampaikan bahwa investasi di Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Sementara itu, pada semester pertama 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Presiden juga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61 persen, sedangkan pada semester pertama 2026 tumbuh 5,45 persen. Menurut Presiden, capaian tersebut merupakan pertumbuhan kuartal pertama dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
“Bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat kita,” tegas Presiden.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah pembentukan Danantara, Pemerintah mengidentifikasi terdapat 1.074 BUMN beserta anak perusahannya, dari jumlah tersebut, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan pada akhir 2026 ditargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan.
Presiden juga melaporkan peningkatan kinerja sejumlah BUMN pada semester pertama 2026. Laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Garuda Indonesia telah berhasil mereaktivasi 20 pesawat tambahan sehingga total pesawat yang kembali beroperasi mencapai 104 unit per Juni 2026.
“Bayangkan, dalam enam bulan pertama tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan RP2,7 triliun, 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” imbuh Presiden.
Dari sisi kontribusi kepada negara, Presiden menyampaikan bahwa keuntungan BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun, meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp186 triliun. Dividen BUMN yang disetorkan kepada negara pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun atau meningkat 67 persen dari tahun sebelumnya. Setelah memperhitungkan Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen bersih meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025. Pada 2026, dividen BUMN diproyeksikan mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
Presiden menambahkan, keuntungan BUMN kini diarahkan untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Melalui Danantara, Pemerintah telah melakukan groundberaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026. Proyek tersebut antara lain mencakup pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, serta pembangunan smelter alumina menjadi aluminium yang diproyeksikan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.
Selain itu, Pemerintah membangun Bank Emas Indonesia agar komoditas emas tidak hanya ditambang di dalam negeri, tetapi juga disimpan, diperdagangkan, dan memberikan nilai tambah di Indonesia. Saat ini, Bank Emas di Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun.
Dalam pengelolaan komoditas strategis, Presiden turut menyoroti langkah Pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar AS dari tiga komoditas strategis.
“Lebih dari 6.500 transaksi ekspor 3 komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar AS dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor,”
Ke depan, pengawasan DSI akan diperluas hingga 50 pelabuhan di 25 provinsi dan mencakup seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia. Presiden menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
“Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini sesungguhnya bukan sikap negara yang pandai,” pungkas Presiden. (Humas Kemensetneg)
