Pandeglang – Persoalan pemasangan plang peringatan kebencanaan yang memuat tagline “Anda Berada di Wilayah Rawan Tsunami” di kawasan wisata Pantai Carita. Rupanya tidak hanya disikapi oleh para pelaku wisata, maupun oleh masyarakat Carita secara umum. Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang Habibi Arafat, juga geram dan menilai bahwa Badan Penanggulangan Becana Daerah (BPBD) Pandeglang, seperti tidak punya perencanaan yang matang.
“Ini menjadi bukti, bila BPDB Pandeglang sepertinya tidak memiliki perencanaan yang matang. Terlebih dengan adanya persoalan pemasangan papan informasi kebencanaan, atau papan informasi peringatan dini tsunami yang redaksionalnya saya nilai sangat-sangat tidak baik, khususnya bagi daerah yang seharusnya menjadi pusat kunjungan, atau kawasan wisata,” tegas Habibi, Rabu (29/1/2020).
Selain itu, politisi dari Partai Golkar ini pun melihat adanya kejanggalan, terlebih mengenai titik-titik pasang plang tersebut, yang seharusnya. Pihak BPBD lah yang lebih tahu titik, atau lokasi mana saja yang harus dipasang plang itu, dan pihak rekanan, atau pihak ketiga sendiri, hanya menjalankan apa yang sudah menjadi kontrak kerjanya.
“Kalau pihak BPBD tidak tahu menahu, apalagi bila mengatakan pihak rekanan tidak berkoordinasi. Saya nilai itu janggal, karena biasanya pihak ketiga akan melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Jadi kalau bicara seharusnya, maka BPBD dan rekanan itu dalam perjanjian kontrak kerjasamanya, titiknya serta lokasi pemasangan itu sudah di tentukan dari awal,” tambahnya.
Selain itu Habibi pun mengingatkan kembali, BPBD harus melakukan kajian ulang jika papan informasi tersebut dapat menggangu kenyamanan para wisatawan di Pandeglang dengan menggunakan kalimat-kalimat dan penempatan lokasi yang lebih tepat. Dan meminta BPBD tidak sembarang melakukan sesuatu, apalagi di daerah wisata yang baru saja terkena bencana tsunami.
“Harus dikaji ulang dengan bahasa-bahasa dan penempatan dan sebagainya, karena di Pandeglang harus serba hati-hati dalam melakukan apapun, jangan sembarang. Saya harapkan bila itu memang dapat berdampak pada kunjungan wisatawan, karena takut dengan kata-kata itu, maka semua plang itu harus segera di tarik, dan rubah kata-katanya yang lebih enak dibaca, serta tidak membuat takut wisatawan,” ucap Habibi.
Sementara, setelah di protes oleh para pelaku pariwisata di Kecamatan Carita, plang informasi tentang rawan tsunami itu dicopot karena BPBD mengklaim ada kesalahan pemasangan. Awalnya papan informasi tersebut akan dipasang di permukiman warga yang dekat dengan pesisir pantai.
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Pandeglang, Usep mengaku terkejut jika papan informasi yang sudah ditentukan titik koordinatnya malah di pasang di daerah pariwisata. Hal itu kata dia, lantaran terjadi miskomunikasi antara BPBD dengan pihak ketiga. Bahkan kata dia, sebelumnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait penentuan titik koordinat pemasangan papan informasi itu.
“Ada miskomunikasi, sudah ada titik koordinat yang ditentukan, bukan disana (tempat wisata), makanya disuruh dicopot lagi. Itu titik koordinat kita sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, makanya sangat disayangkan kenapa gak ada koordinasi dulu,” jelasnya.
Berdasarkan informasi dari petugasnya ungkap dia, papan informasi yang sempat dipasang akhirnya dibawa kembali ke kantor BPBD. Karena terjadinya kesalahan pemasangan, dan itu tidak hanya dikeluhkan oleh pelaku pariwisata, tetapi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ikut menyayangkan. Diakuinya, pasangan papan informasi di daerah wisata juga akan membuat para pengunjung takut.
“Kemarin juga ada kepala OPD lain yang komplen. Makanya saya juga kaget belum ada intruksi pemasangan, ko udah di pasang. Ya makanya kata saya tarik dulu,” terangnya.
Dia menjelaskan, papan informasi tersebut bakal di pasangan di wilayah daerah permukiman yang deket dengan
