Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengikuti secara virtual kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025, yang dilaksanakan pada Jumat (6/2/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian awal dari rangkaian pemeriksaan interim BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025, yang dijadwalkan berlangsung selama 90 hari, terhitung sejak 5 Januari hingga 31 Mei 2026. Entry meeting ini juga diselenggarakan secara terpadu bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagai langkah penguatan koordinasi lintas kementerian dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang objektif, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan entry meeting tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara BPK RI dan seluruh jajaran kementerian/lembaga terkait mengenai ruang lingkup pemeriksaan, mekanisme penyampaian data dukung, serta tahapan pemeriksaan yang akan dilakukan selama masa interim. Selain itu, pertemuan ini bertujuan memastikan kesiapan seluruh unit kerja dalam mendukung proses audit, khususnya dalam pemenuhan dokumen administrasi keuangan, laporan pertanggungjawaban, serta data pendukung lainnya yang dibutuhkan guna memperlancar pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sekaligus memperkuat budaya kerja yang tertib administrasi dan patuh terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Malut mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, profesional, dan berintegritas. Menurutnya, kegiatan pemeriksaan bukan hanya bagian dari proses pengawasan, namun juga menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, memperbaiki sistem administrasi, serta mendorong peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kakanwil juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi pemeriksaan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan serta kerja sama yang baik.
Lebih lanjut, Budi Argap Situngkir mendorong seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Maluku Utara agar bersikap kooperatif dan responsif dalam menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, termasuk laporan keuangan, dokumen pendukung transaksi, serta bukti administrasi lainnya yang sesuai ketentuan. Ia juga mengingatkan bahwa ketepatan waktu dalam penyampaian data dan kelengkapan dokumen merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pemeriksaan. “Seluruh jajaran harus memastikan bahwa setiap pelaksanaan anggaran berjalan sesuai prosedur, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keuangan,” tegasnya.
Kakanwil menambahkan bahwa pemeriksaan interim ini juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kredibilitas institusi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Kementerian Hukum sebagai instansi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan dan reformasi birokrasi. Ia berharap seluruh pegawai dapat menjadikan kegiatan ini sebagai pengingat bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, disiplin, serta mengutamakan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya sinergi yang kuat antara BPK RI dan seluruh jajaran kementerian/lembaga, pemeriksaan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara ke arah yang lebih baik.
Melalui partisipasi dalam entry meeting ini, Kanwil Kemenkum Maluku Utara menegaskan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan secara maksimal, sekaligus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar serta menghasilkan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan laporan keuangan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
