Jalin Sinergitas, Kajati Banten Kunjungi PWI Provinsi Banten


SERANG – Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Dr. Reda Manthovani didampingi Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten Adhyaksa Darma Yuliano, SH.MH dan Kasi Penerangan Hukum Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten Ivan Hebron Siahaan, SH melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretariat PWI Provinsi  Banten. Kunjungan ini diterima langsung oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten, Rian Nopandra, didampingi, Sekretaris, Nasrudin, Ketua PWI Kota Serang, Teguh Akbar Idham, Ketua PWI Kabupaten Serang, Wisnu Anggoro, Ketua SIWO PWI Banten, Badrudin,  serta LKBH PWI Banten, Cecep Syaifudin, Senin (8/11/2021).

Ketua PWI Provinsi Banten, Rian Nopandra menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan Kajati Banten beserta jajaran. Artinya, Kejati Banten tidak menutup diri untuk komunikasi dengan kawan media.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Kajati Banten, yang telah berkunjung dan menjalin sinergitas dengan PWI Banten. Terus terang  kita yang mengajukan surat audiensi, tapi ini malah Pak Kajati yang menyempatkan diri berkunjung, ini suatu kehormatan untuk kami,” ujar Rian Nopandra.
Pada kesempatan tersebut pria yang akrab disapa Opan ini menegaskan, pihaknya siap mendukung langkah Kejati Banten dalam penegakan dan penanganan kasus hukum di Provinsi Banten. “Kita siap bangun sinergi melalui fungsi masing-masing dan kalau perlu kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman,” pungkas Opan.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Reda Manthovani menyampaikan bahwa, kunjungan pihaknya ke Kantor PWI Provinsi Banten, guna menjalin sinergi dengan PWI Banten serta meningkatkan komunikasi dengan Kejati Banten dan mendukung  peran penting media.
Lebih lanjut, Reda menambahkan bahwa kunjungan ini juga untuk  menjaga silaturahmi serta meningkatkan dalam hal kerjasama pemberitaan yang akan disampaikan untuk publik, khususnya masyarakat Provinsi Banten.

Menurut Reda, dirinya pun memiliki background jurnalis karena semasa ia kuliah dirinya aktif sebagai Pemred  di sebuah media kampus. “Jadi saya paham dong, dengan kondisi wartawan saat dilapangan serta untuk itu kita  inisiasi dengan menjalin sinergitas agar tetap solid wartawan dengan Kejati Banten,” ujar Reda.

Disamping itu, diterangkan Reda, saat ini guna  mempermudah teman-teman media untuk memperoleh informasi  seputar kegiatan Kejati Banten, pihaknya telah membuat sebuah forum yang dinamakan Forum Wartawan Kejati Banten.

“Jadi pejabat tidak usah alergi dengan teman-teman media. Pers itu adalah mitra strategis. Bagaimana kinerja kita mau dilihat atau dinilai apabila sebagai pejabat menutup kran komunikasi dengan awak media,” pungkas Reda seraya mengungkapkan saat ini Kejati Banten telah membangun  klinik kesehatan yang diharapkan dapat membantu masyarakat Banten yang butuh pelayanan kesehatan.(red).

Next Post

Koramil Sepatan Lakukan PPKM, Bersama Tri Pilar, Tegur Warga

Sen Nov 8 , 2021
Tangerang – Koramil 10/ Sepatan, Kodim 0510/Trs bersama tiga pilar melakukan teguran kepada warga yang tidak pakai masker saat operasi […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)