Ranperda Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya Ternate Diharmonisasi


Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar rapat harmonisasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya. Ranperda ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan zakat di Kota Ternate agar terlaksana secara terencana, transparan, dan akuntabel, mulai dari proses pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat.

Kakanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa pembentukan regulasi mengenai tata kelola zakat perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, pengaturan yang baik diperlukan agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Topan mendorong agar rancangan produk hukumd daerah yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Zakat memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturannya harus memiliki landasan hukum yang kuat, memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Kami berharap Ranperda ini dapat menjadi landasan yang baik dalam mendukung pengelolaan zakat yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Ternate,” ujar Topan Sopuan secara virtual Kamis (19/11/2026).

Ia juga mendorong agar penyusunan Ranperda memperhatikan karakteristik dan kebutuhan daerah, sehingga substansi yang diatur tidak sekadar mengulang ketentuan yang telah berlaku, tetapi mampu memberikan penguatan terhadap tata kelola zakat sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Senada, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana dalam sambutannya menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam memastikan kesesuaian materi muatan rancangan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan Ranperda Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya, pengkajian dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta regulasi terkait lainnya.

“Harmonisasi tidak hanya berfokus pada kesesuaian landasan hukum, tetapi juga mengkaji setiap materi muatan agar memiliki kejelasan norma, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan dapat diterapkan secara tepat dan tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya,” jelas Mia.

Dalam pembahasan Ranperda tentang Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya, tim harmonisasi menemukan bahwa sekitar 70 persen materi muatannya merupakan saduran dari sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, ditemukan sejumlah pasal yang masih tumpang tindih sehingga perlu dirumuskan kembali agar substansi pengaturannya lebih jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir.

Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tim harmonisasi memberikan catatan agar materi muatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional ditinjau kembali, sehingga tidak terjadi pengulangan norma dalam Ranperda. Perumusan substansi juga perlu diarahkan pada pengaturan yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan pemerintah daerah serta ketentuan mengenai pengelolaan zakat yang berlaku.

Seluruh catatan hasil harmonisasi selanjutnya menjadi bahan perbaikan bagi DPRD Kota Ternate selaku pemrakarsa sebelum rancangan tersebut memasuki tahapan pembentukan peraturan daerah berikutnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Malut terus memperkuat perannya dalam memberikan pendampingan dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.


Next Post

Lestarikan Aksara, Bahasa dan Sastra Ternate, Ranperda Diharmonisasi Kemenkum Malut

Jum Nov 20 , 2026
Ternate – Wilayah Ternate memiliki tradisi budaya yang telah ada sejak zaman dahulu melalui aksara, bahasa, dan sastra. Warisan budaya […]