Pandeglang – Adanya isu rencana perombakan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perombakan di sejumlah jabatan setingkat eselon III dan IV dilingkungan Pemkab Pandeglang, yang dijadwalkan Agustus mendatang. Diakui Bupati Pandeglang, Irna Narulita menjadi sebuah kebutuhan organisasi, demi memaksimalkan capaian target kinerjanya, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Perombakan pejabat setingkat eselon II, III dan IV tersebut, ditegaskan Irna sangat penting dilakukan dalam waktu dekat ini. Dimana calon-calon pejabat yang akan ia tempatkan itu, merupakan ASN yang telah lolos uji kompetensi dan pakta integritas, sehingga besar harapannya, disisa waktu jabatannya sebagai Bupati Pandeglang, Irna mampu mencapai target RPJMD, dan memberi kesejahtraan bagi masyarakat Pandeglang.
“Rotasi dan mutasi harus kami lakukan, karena
kan anda (sebut Irna ke wartwan) dorong saya, agar roda organisasi ini berjalan dengan baik. Ada yang kerjanya semangat bakal tetap disitu, dan ada yang kerjanya tidak semangat ganggu banget ini, padahal saya bersama pak Tanto hanya satu tahun setegah lagi,” ungkap Irna, Rabu (24/7/2019).
Masih menurut Irna, dalam perombakan jabatan kepala OPD beserta pejabat dibawahnya tersebut, dirinya mengaku akan benar-benar mengedepankan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, ia bakal melihat hasil uji kompetensi serta implementasi pakta integritas yang dibuat para pejabat itu sendiri.
“Kalau jadi Presiden sih enak, bisa ngambil dari luar atau independen. Kalau bupati engak, yang ada aja diputar-putar. Sehingga kami pecut terus, supaya mereka (pejabat) menyeimbangi program kami yang harus diselesaikan cepat,” katanya.
“Intinya, dalam mutasi, rotasi dan promosi jabatan nanti, saya pilah-pilah, tidak semua saya rombak. Yang kami butuhkan itu ditempat-tempat yang urgen, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan publik,” tambahnya.
Dicontohkan Irna, ada beberapa OPD yang berkaitan erat dengan kebutuhan publik, yang kemungkinan besar akan mengalami perombakan, seperti halnya OPD yang ada kaitannya dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda), yang selama ini dinilai masih lemah.
“Banyak lagi masalah-masalah terkait infrastruktur jalan, harusnya ada tiga kecamatan yang jalannya tuntas dan dapat menjadi contoh. Pemerintahan Desa jalan tidak, kurangi dong permasalahan kerugian negara, pelakasnaan desa harus sperti apa, kalau kurang menguasai didalamnya, ganti,” tegas Irna.
Irna kembali menambahkan, lima tahun ini bisa melakukan rotasi dan mutasi kepala dinas sampai tiga kali karena kebutuhan, bukan like and dislike. Melainkan yang diinginkannya itu, supaya roda organisasi berjalan dengan baik dan dapat benar-benar memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan maksimal.
“Setahun setegah dia tidak bisa menindaklanjuti, ya putar. Apalagi yang pelayanan publik, tidak bisa ngomong ke publik, tidak bisa menyelesaikan masalah, harus bupati yang turun tangan, ya repot. Intinya, ini bukan like and dislike akan tetapi lebih kepada ingin kerja cepat dan terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya. (Daday)
