Pandeglang – Sumberdaya Manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, menjadi prioritas setiap pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021. Tentunya Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terus dilakukan, mulai dari Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur,”kata Bupati Irna Narulita pada saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Cimanggu, Rabu (26/2).
Dikatakan Irna, peningkatan kapasitas SDM itu sangatlah penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Kata Irna, sebesar apapun anggaran kegiatan tanpa dukungan SDM yang berkualitas tidak akan berjalan dengan baik. “SDM harus diasah sehingga punya inovasi dan produktif dalam bekerja. Jangan sampai hanya datang terus pulang lagi tanpa ada capaian kinerja,” ungkap Irna
Dengan adanya pembinaan khusus bagi SDM baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa akan berdampak pada kualitas kinerja dan mempunyai daya saing. ” Kami yakin aparatur kami akan kerja keras, cerdas, kerja tuntas sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih mudah dan cepat,”imbuhnya.
Terkait penanggulangan kemiskinan, Bupati Irna memastikan banyak program pemerintah yang diluncurkan seperti Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). “Ini program kolaborasi antara pusat dan daerah, program ini harus tepat sasaran sehingga masyarakat miskin bisa merasakan dampaknya,” ungkapnya.
Irna mengatakan saat dirinya mulai menjabat ditahun 2016 kurang lebih ada 124 ribu masyarakat miskin. Dengan program yang diluncurkan, ada penurunan yang signifikan sehingga menjadi 113 ribu masyarakat miskin. “Masyarakat miskin harus didahulukan, kemarin kami sempat melihat ada warga yang bukan kategori miskin mendapatkan program tersebut, untuk itu Camat dan Kepala Desa harus lebih selektif,” harap Irna
Sementara Camat Cimanggu Hadi Fatoni mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para aparatur Kecamatan dan Desa mulai siskudes hingga Pendidikan Pelatihan (Diklat ) sistem aplikasi kepegawain , perpajakan, pelaporan, dan keuangan. ” Sekarang era digital jadi aparatur Kecamatan dan Desa harus bisa memahami berbagai aplikasi guna pelayanan prima bagi masyarakat,” katanya. (Asp)
