Tangsel – Gubernur Banten dianggap telah lalai terhadap nasib konsumen asal Kota Tangerang Selatan, Hal tersebut setelah tertundanya pelantikan 9 calon anggota BPSK sejak Desember 2019
“Gubernur sepertinya berencana menghapus BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan juga tidak peduli lagi pada kepentingan pribadi (Konsumen),” kata Puji Iman Jakarsih S.Pd.i, SH atau akrab di sapa Puji, Sabtu (14/11/2020) malam.
Ia pun menambahkan, Walikota Tangsel juga ikut tidak peduli padahal BPSK dibutuhkan masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai kebutuhan penyelesaian sengketa konsumen seperti di masa pandemi covid-19.
“Ya! Padahal pengumuman dari Gubernur Banten 9 Calon BPSK tertanggal 30 Desember 2019, sampai sekarang tidak kunjung dilantik dan ada apa dengan Gubernur Banten? Kalau covid jadi alasannya justeru di zaman covid-19 ini lah konsumen pengaduannya berada di titik nadir (Balik Ke Nol),” beber Puji.
Dirinya pun meminta Walikota Airin segera menindaklanjuti perihal BPSK dan jangan mengorbankan masyarakat karena alasan Covid 19
” Kami sudah buat surat Ke Gubernur dengan tembusan walikota, dan Indag Tangsel, sayangnya tak ada respon. Ya! kita di BPSK hanya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat dan akhirnya kembali kepada pemerintah Tangsel peduli tidak dengan rakyat atau konsumen,” jelas Puji.
Ia juga beberapa kali melakukan hearing dan beraudiensi dengan Indag, DPRD, Gubernur, bahkan dengan kemenpan tetap saja nihil.
“Kebutuhan BPSK mendesak dan ini pun dikembalikan kepada pemkot Tangsel apakah ingin menciptakan pemerintahan goodwill atau tetap menolak adanya BPSK kemudian BPSK mati suri tanpa jejak,” terang Puji.
Intinya masyarakat Tangsel sangat memerlukan adanya BPSK agar terlindungi dalam memanfaatkan barang dan jasa yang beredar selama dan pasca masa pandemi Covid-19.
“BPSK sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang sangat murah, sederhana dan efesien bagi warga Tangsel,” tandas Puji.(Riza).
