Ternate – Tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Halmahera Timur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut).
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan menyampaikan penyusunan rancangan produk hukum daerah mengenai pajak dan retribusi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam mengelola sumber penerimaan daerah. Termasuk dalam menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) guna menunjang fiskal daerah.
Topan menyampaikan bahwa harmonisasi atas rancangan regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan pengaturan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, terutama terkait pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
“Pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus didukung oleh regulasi yang jelas agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan dalam penerapan di lapangan. Melalui harmonisasi ini, kami mendorong agar setiap ketentuan dalam Ranperbup disusun sesuai kewenangan pemerintah daerah, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah,” ujar Topan dalam keterangannya, Sabtu (21/11).
Senada, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan bahwa penyusunan peraturan kepala daerah harus memperhatikan kesesuaian substansi dan teknik perancangan. Menurutnya, pengaturan tata cara pemungutan perlu dirumuskan secara cermat agar dapat menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah sekaligus memberikan kejelasan bagi masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi.
“Setiap norma yang diatur harus memiliki kejelasan, baik mengenai kewenangan maupun mekanisme pelaksanaannya. Karena itu, harmonisasi menjadi kesempatan untuk menelaah kembali rumusan dalam rancangan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Kami berharap seluruh catatan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sehingga Ranperbup ini dapat diterapkan secara efektif,” jelas Mia.
Dalam pembahasan Ranperbup tersebut, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Malut memberikan sejumlah catatan, terutama terkait batasan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Tim juga menyarankan penambahan beberapa frasa dalam ketentuan umum serta perbaikan kesalahan penulisan mengenai jangka waktu penagihan pajak.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur, Ismail Addin, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti catatan tim harmonisasi. Hal itu termasuk melakukan konfirmasi terhadap pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi serta memperbaiki substansi dan teknis penulisan dalam rancangan.
Melalui harmonisasi ini, Ranperbup tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan memiliki rumusan yang lebih jelas, sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten, serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Halmahera Timur.



