Yayasan Bulan Terima Hibah Kendaraan Operasional Dari Pemkab Lebak


Lebak – Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat dibidang kesehatan guna terwujudnya program Lebak Sehat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menghibahkan satu unit kendaraan operasional roda empat Toyota Veloz kepada Yayasan Seribu Kemulyaan (Bulan). Penyerahan dilakukan langsung Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya kepada Ketua Yayasan Bulan, Ratna Inten di Setda Lebak, Banten, Kamis, (15/08/2019)

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengatakan, pemberian hibah kendaraan operasional ini sebagai wujud dukungan pemerintah daerah kepada yayasan yang mengabdikan diri dalam membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Selama ini Yayasan Bulan terkendala dalam fasilitas operasional untuk membantu masyarakat, kami harap dengan bantuan hibah kendaraan ini, mereka lebih optimal dalam abdinya membantu masyarakat,” kata Iti.

Sementara itu, Ketua Yayasan Bulan, Ratna Inten, mengaku bangga atas perhatian pemerintah daerah kepada yayasannya, yang mana, menurutnya, dengan adanya mobil operasional ini dapat lebih maksimal dalam membantu masyarakat yang membutuhkannya khususnya dibidang kesehatan.

“Sebelum ada kendaraan operasional, hanya sedikit yang dapat kami lakukan untuk masyarakat, semoga  dengab adanya kendaraan ini dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat,” terang Ratna.(*).


Next Post

Bangkitnya Pariwsata Anyer, Tanggungjawab Bersama

Kam Agu 15 , 2019
KORANTANGERANG.COM– Dinas Pariwisata Provinsi Banten menggelar kegiatan bertajuk travel dialog, dimulai 14 Agustus 2019 hingga hari ini, 15 Agustus 2019 […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)