Temu Tokoh Agama Jakarta Barat oleh Forum Kerukunan Umat Beragama


Jakarta – Kegiatan FKUB (forum kerukunan umat beragama) kota administrasi Jakarta Barat yang bertempat di Vihara Hemadhiro Mettavati (14/9/21). Dihadiri oleh tokoh Budha dan tokoh konghucu 10 orang.

Hadir juga pengurus seluruh FKUB Jakarta-barat sebanyak 17 orang. Ibu Nurzakiah dari Kasuban Kesbangpol kota administrasi Jakarta Barat, Bimas Kementerian Budha Suwanto.Sag.MM. Penyelenggara Humas Budha agama jakarta barat Jasman, Kristen, Katolik. Jadi hari ini semua tokoh agama hadir.

Menurut ketua FKUB H.Muhammad Badri, Alhamdulillah acara ini sangat positif sekali, semoga bisa memperkuat Indonesia dimasa yang akan datang. Dalam rangka membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama sehingga membuat indonesia lebih kuat.

FKUB adalah kepanjangan tangan pemerintah dalam rangka membangun kerukunan antar umat beragama. Salah satu tupoksi FKUB adalah melayani umat yang ingin membangun atau merenovasi rumah ibadah.

Ada persyaratan khusus disamping persyaratan teknis yaitu 90/60 yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin merenovasi atau membangun rumah ibadah.
90 adalah pengguna rumah ibadah tersebut dan 60 adalah masyarakat agama lain yang mendukung pembangunan atau renovasi rumah ibadah tersebut. Setelah semua sesuai maka FKUB bisa memberikan pertimbangan tertulis untuk pembangunan rumah ibadah tersebut.

Romo Asun selaku ketua yayasan Vihara Hemadhiro Metavathi dan pengurus di FKUB mengatakan, semoga dengan acara silaturahmi ini bisa meningkatkan kerukunan, keharmonisan, saling menghargai, saling menghormati bagi pemeluk agama yang ada di indonesia khususnya di DKi jakarta. Indonesia ini negara yang kaya diberikan karunia yang begitu besar oleh Tuhan yang maha esa dalam kelimpahan dan keragaman.

“Dengan adanya FKUB ini adalah pemersatu kerukunan umat beragama semoga saling menghormati, jangan lagi gontok-gontokan. Sesungguhnya kita berbeda-beda tetapi tetap satu juga,”jelasnya.

Peter Lesmana selaku pengurus FKUB yang mewakili umat konghucu mengatakan, kerukunan itu sesuatu yang harus dijaga karena bisa mengalami turun naik. Maka menjadi tugas FKUB syukur-syukur lagi bisa ditingkatkan.

“Semoga FKUB ini bisa menyentuh hingga masyarakat bawah hingga ke desa-desa. Selaku umat beragama konghucu kini bersyukur karena sudah bisa menyantumkan agama mereka di KTP dan memperoleh pelajaran agama konghucu di sekolah-sekolah,”harapnya.

Besar harapan masyarakat kepada FKUB dalam hal penyelenggaraan kerukunan umat beragama ini. Semoga kiprahnya semakin bersinar di tahun-tahun kedepan. (Rinto).


Next Post

Program Satu Pelajar Satu Rekening, Wujud Literasi Keuangan di Kalangan Pelajar

Rab Sep 15 , 2021
TANGERANG – Melalui Virtual, Bupati Tangerang yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, Yusuf Herawan membuka kegiatan […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)