Surakarta – Bertempat di Ruang Manganti Praja Komplek Balai Kota Surakarta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam hal ini melalui Asisten Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan menggelar kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sinergi Antar Lembaga dan Identifikasi Masalah pada Implementasi Restorative Justice sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kegiatan yang turut membahas isu-isu aktual pemasyarakatan di Jawa Tengah ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Surakarta bersama para stakeholder terkait, Senin (15/09).
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Herdaus menyampaikan paparan materi yang menitikberatkan pada pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan penerapan restorative justice. Salah satu poin penting yang ditekankan ialah implementasi pidana kerja sosial, yang menjadi salah satu bentuk alternatif hukuman sesuai amanat KUHP baru.
Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antar lembaga, khususnya dalam menghadirkan sistem hukum yang lebih humanis. Pidana kerja sosial dinilai menjadi instrumen baru yang tidak hanya memberikan efek jera, namun juga bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Kepala Rutan Surakarta, Bhanad Shofa Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan kondisi aktual pemasyarakatan saat ini. “Kami di jajaran pemasyarakatan siap mendukung implementasi pidana kerja sosial sebagai bagian dari restorative justice. Hal ini diharapkan mampu mengurangi overcrowding di lapas dan rutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui kerja sosial yang dilakukan warga binaan,” ungkapnya.
