KOTA TANGERANG — Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perkampungan dan permukiman yang masih minim sentuhan pembangunan.
Menurut Saiful, masyarakat perlu mendapatkan akses informasi sekaligus pendampingan agar kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing dapat disampaikan, dikawal, dan ditempatkan sesuai skala prioritas.
Hal itu disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Pembangunan Kota Tangerang bersama tokoh masyarakat, kader, dan kalangan anak muda di RW 003, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Minggu (2/8/2026) malam.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang itu mengatakan, masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi persoalan pembangunan, mulai dari keterbatasan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), hingga pelayanan dasar masyarakat.
Karena itu, menurutnya, pembangunan harus diarahkan agar dapat dirasakan secara berimbang, baik oleh masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan maupun perkampungan.
«“Target kita memang wilayah-wilayah yang kondisi sentuhan pembangunannya agak bermasalah seperti ini. Masalahnya karena persoalan PSU yang tidak ada, fasos-fasum yang tidak ada, maka kita akan turun ke daerah-daerah yang terkesan masih tertinggal ini,” ujar Saiful.»
Ia menegaskan, sosialisasi pembangunan tidak semata-mata menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga bagian dari edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengusulan pembangunan.
Masyarakat, kata Saiful, perlu memahami jalur penyampaian aspirasi, mulai dari pengajuan surat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga penyampaian aspirasi melalui reses anggota DPRD.
Selain mengusulkan pembangunan, masyarakat juga dinilai memiliki peran dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun pemerintah.
«“Selaku anggota Dewan, hari ini kita bukan sosialisasi untuk mencari suara atau mencari massa. Kita ingin memberikan kesadaran politik dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pembangunan itu harus dinikmati,” katanya.»
Saiful menambahkan, pendampingan terhadap masyarakat diperlukan agar kebutuhan pembangunan di wilayah yang masih tertinggal tidak berhenti sebatas usulan.
Ia menyebut DPRD memiliki fungsi untuk ikut mengawal kebutuhan yang dinilai menjadi prioritas agar dapat masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
«“Walaupun di pemerintah ada namanya KUA-PPAS, kebijakan umum anggaran prioritas, tetapi untuk kebutuhan yang menjadi prioritas di lingkungan, Dewan harus bisa ikut mendampingi dan memastikan kebutuhan tersebut segera terealisasi,” tegasnya.»
Posyandu Masih Menyewa
Sementara itu, Ketua RW 003 Kelurahan Periuk, Abdul Basit, menyambut baik kehadiran Saiful Milah dalam kegiatan tersebut.
Ia berharap komunikasi langsung dengan anggota DPRD dapat membantu mengawal kebutuhan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat RW 003.
Salah satu kebutuhan yang dinilai mendesak adalah keberadaan fasilitas Posyandu. Abdul mengungkapkan, hingga kini kegiatan Posyandu di wilayahnya masih menggunakan tempat yang disewa.
«“Alhamdulillah dengan kedatangan Pak Saiful Milah sebagai pendamping, khususnya di masyarakat RW 003. Yang terdekat yang saya usulkan adalah Posyandu. Itu urgent banget, berhubung di sini tidak ada. Posyandu dari dulu masih mengontrak,” ungkap Abdul.»
Persoalan tersebut menjadi salah satu contoh kebutuhan dasar di tingkat lingkungan yang menurut Saiful perlu dikawal melalui mekanisme perencanaan pembangunan agar dapat memperoleh perhatian pemerintah daerah sesuai ketentuan dan skala prioritas.(*)
