Korantangerang.com – Memasuki triwulan kedua tahun 2019 ini, serapan APBD Kabupaten Pandeglang tergolong masih sangat minim. Hal ini diakui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani yang mengatakan, bahwa serapan anggaran yang meliputi Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung, baru mencapai 40 persen.
Ramadani pun menjelaskan, minimnya serapan tersebut diakibatkan oleh minimnya serapan anggaran untuk Belanja Langsung. Dimana memang ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang hingga saat ini masih melakukan perencanaan, serta masih berprosesnya lelang pekerjaan fisik.
“Sampai saat ini serapan anggaran kurang lebih baru mencapai 40 persen, itu meliputi belanja langsung, belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang jasa, perencanaan teknis. Rendahnya serapan di OPD itu pun, salah satunya disebabkan oleh lambatnya proses lelang pekerjaan fisik,” jelas Ramadani, Rabu (19/6/2019).
Sebab kata dia, sejauh ini baru 100 paket lelang yang terdaftar di ULP dari total 194 paket. Apalagi kata dia, keterlambatan itu disebabkan, adanya standar dokumen pelelangan yang harus direvisi sesuai Permen PUPR. Lalu penerapan LKPP versi baru. Sehingga dokumen yang sebelumnya sudah masuk, terpaksa disesuaikan kembali sesuai regulasi.
“Tapi sampai saat ini sudah ada kan yang sudah dulakukan penetapan, tinggal kontrak beres, ngambil uang muka dan ketarik,” imbuhnya.
Ramadani menegaskan, pihaknya sudah mendorong semua OPD agar memaksimalkan pekerjaan pembangunan. Karena jika tidak, maka akan berdampak buruk terutama terhadap DAK.
“Karena jika tidak terserap sesuai waktu yang ditentukan, pemerintah tidak akan mentransfer ke daerah. Dengan begitu APBD lah yang harus menombok. Sehingga wajib anggaran tersebut terserap, mau nanti pengusahanya darimana yang penting anggaran tersebut terserap,” pungkasnya. (Daday)
