TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) memberikan klarifikasi dan hak jawab terkait aktivitas pengurukan lahan persawahan untuk pembangunan kawasan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan membantah mengambil atau merampas tanah milik masyarakat serta menyatakan saluran air yang terdampak pengurukan akan dialihkan melalui jalur lain.
Melalui perwakilannya, Zul Fariski, perusahaan menjelaskan bahwa lahan yang menjadi lokasi kegiatan menurut keterangan pihaknya telah berstatus aset Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 1991. Adapun masyarakat yang selama ini menggarap lahan tersebut disebut berstatus sebagai penggarap, bukan pemilik tanah.
“Kami tidak mengambil tanah warga. Lahan itu berdasarkan dokumen yang kami ketahui sudah menjadi aset BPN sejak 1991. Masyarakat selama ini hanya menggarap,” ujar Zul saat memberikan klarifikasi.
Terkait keberadaan saluran air yang dipersoalkan masyarakat, Zul menjelaskan bahwa perusahaan tidak bermaksud menghilangkan fungsi saluran tersebut. Menurutnya, saluran yang terdampak kegiatan pengurukan akan dialihkan melalui jalur lain.
“Saluran air itu bukan berarti dihilangkan. Nantinya akan dialihkan melalui jalur lain, dan itu menggunakan tanah yang menjadi bagian dari aset BPN, bukan mengambil tanah masyarakat,” jelasnya.
Zul juga menyampaikan bahwa perusahaan telah melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak, termasuk perwakilan masyarakat dan instansi terkait, untuk menjelaskan rencana pemanfaatan lahan serta kegiatan pengurukan.
Perusahaan mengklaim pembangunan saluran pengganti akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Namun, rencana tersebut tetap memerlukan pembuktian teknis, terutama menyangkut lokasi, lebar, kapasitas aliran, serta kemampuan saluran dalam mengantisipasi limpasan air agar tidak menimbulkan persoalan banjir bagi lingkungan sekitar.
DTRB: PKKPR Disetujui Sebagian
Sementara itu, perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang, Faisal, menjelaskan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa.
PKKPR tersebut tercatat dengan Nomor 06112410313603226, berlokasi di Desa Kayu Bongkok, serta didukung Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024.
“PKKPR PT Bintang Putra Mandiri dinyatakan disetujui sebagian dengan pertimbangan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011–2031,” kata Faisal.
Faisal juga menjelaskan persoalan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang menjadi salah satu perhatian masyarakat.
Menurutnya, pada 2025 telah terbit keputusan menteri mengenai Lahan Baku Sawah (LBS), kemudian disusul Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur pengendalian alih fungsi lahan sawah, termasuk yang berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS).
Selain itu, pada 2025 juga telah terbit radiogram Kementerian Dalam Negeri yang memerintahkan pemerintah kabupaten/kota melalui pemerintah provinsi melakukan verifikasi LP2B berdasarkan faktor-faktor pengurang yang ditetapkan.
Faisal mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan verifikasi terhadap lahan baku sawah dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah provinsi untuk diteruskan kepada Kementerian ATR/BPN.
“Jadi kami sudah membuat verifikasi lahan baku sawah tersebut, sudah kami sampaikan ke provinsi dan provinsi juga sudah menyampaikan ke Kementerian ATR/BPN. Namun, sampai saat ini memang Kementerian ATR/BPN belum memutuskan dan mengeluarkan surat edaran mengenai kesepakatan lahan baku sawah tersebut,” ungkapnya.
Perusahaan Harapkan Pemkab Berikan Sosialisasi dan Edukasi
Lebih lanjut, PT Bintang Putra Mandiri berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat turut membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Desa Kayu Bongkok terkait status lahan, ketentuan tata ruang, perizinan, serta rencana pengalihan saluran air.
Menurut pihak perusahaan, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar masyarakat mendapatkan penjelasan secara utuh dan tidak terjadi kesalahpahaman terkait kegiatan pengurukan maupun rencana pembangunan kawasan perumahan tersebut.
Perusahaan berharap instansi terkait dapat hadir langsung di tengah masyarakat untuk menjelaskan aspek regulasi, administrasi pertanahan, dan ketentuan lingkungan berdasarkan kewenangan masing-masing.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi dari pihak perusahaan, tetapi juga mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, dan pelayanan publik.
Pihak perusahaan menilai komunikasi dan dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan, serta masyarakat menjadi langkah penting untuk mencari penyelesaian yang baik, terutama menyangkut kekhawatiran warga terhadap keberadaan saluran air dan potensi dampak lingkungan.
Saluran Air dan Status Lahan Masih Perlu Dipastikan
Di sisi lain, persoalan yang menjadi kekhawatiran masyarakat tidak hanya menyangkut status kepemilikan tanah, tetapi juga keberadaan saluran air yang selama ini menopang aktivitas pertanian dan mengalirkan air di kawasan tersebut.
Pernyataan perusahaan mengenai rencana pengalihan saluran air perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan teknis dan bukti pelaksanaan di lapangan. Begitu pula klaim mengenai status aset BPN sejak 1991 perlu dicocokkan dengan dokumen pertanahan serta batas bidang yang menjadi lokasi pengurukan.
Sementara itu, status LP2B dan LBS juga perlu dipastikan berdasarkan hasil verifikasi serta keputusan instansi yang berwenang, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai boleh atau tidaknya lahan tersebut dialihfungsikan.
Dengan adanya klarifikasi PT Bintang Putra Mandiri serta keterangan DTRB Kabupaten Tangerang, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang lebih utuh. Namun, kepastian mengenai legalitas kegiatan di lokasi, pemenuhan persyaratan perizinan, dan jaminan fungsi saluran air tetap membutuhkan penjelasan serta pembuktian dari instansi berwenang dan pihak perusahaan.
Hak jawab PT Bintang Putra Mandiri ini menjadi bagian dari upaya memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang berkepentingan, sekaligus menjaga agar persoalan pengurukan lahan di Desa Kayu Bongkok dapat dilihat secara proporsional berdasarkan dokumen, ketentuan hukum, dan kondisi faktual di lapangan.(zher).


