Korantangerang.com – Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang-RKPD) Kabupaten Pandeglang tahun 2020, yang dilaksanakan di Gedung Negara Pendopo Pandeglang, pada Kamis (21/3/2019) pagi tadi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menetapkan lima isu strategis.
Kelima isu tersebut, sebagian besar masih mengadopsi dari program-program tahun sebelumnya. Seperti halnya persoalan kualitas dan kuantitas infrastruktur, kemiskinan, serta tata kelola pemerintahan. Sedangkan dua isu lainnya, yakni masalah tingkat pengangguran, kondisi ekonomi, sosial dan budaya pasca tsunami.
Melihat susunan isu strategis tersebut, Pemkab tidak mencantumkan masalah pendidikan dan kesehatan yang sebelumnya setiap tahun selalu mencuat. Padahal, persoalan pendidikan dan kesehatan di Pandeglang belum tuntas.
Namun demikian menurut Bupati Pandeglang, Irna Narulita, kedua isu itu tetap menjadi prioritas pemerintah. Hanya saja, kini keduanya diselipkan dalam kelompok isu lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan ekonomi, sosial, dan budaya.
“Itu (pendidikan dan kesehatan) tidak kami tinggalkan karena dua hal itu program primadona dan unggulan. Tapi hal itu tercermin dalam IPM, kualitas, kemiskinan, pengangguran. Jadi memang secara holistik,” ujar Irna usai membuka acara Musrenbang RKPD Tahun 2020, di Pendopo.
Malah kata Irna, alokasi anggaran untuk pendidikan disebutnya tetap diangka 20 persen dari APBD Pandeglang. “Meski tidak tercantum, kami tetap memprioritaskan kedua program tersebut,” ujarnya.
Lagi pula Irna menjelaskan, kini untuk menuntaskan persoalan di Pandeglang tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu instansi, namun perlu ada sinergi. Maka keterlibatan beberapa OPD diperlukan dalam menyelesaikan masalah pendidikan dan kesehatan.
“Dalam penyelesaian itu, harus terintegrasi dengan beberapa OPD. Di tengah anggaran terbatas, tapi kami harus maksimal mengatur untuk mewakili semua persoalan. Maka harus dikerjakan secara keroyokan dengan berbagai OPD, tidak bisa hanya 1 OPD,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Kurnia Satriawan mengatakan, sebaik-baiknya pemerintah menyusun rencana, tetap harus mengidentifikasi isu yang berkembang dan mengakomodir meski dengan anggaran terbatas.
“(Lima) isu pembangunan yang dicanangkan Pemkab itu, adalah rangkuman dari usulan yang disampaikan oleh pemerintah dari jenjang desa hingga kecamatan,” bebernya.
Kurnia menerangkan, persoalan dimasyarakat selalu berkembang dinamis. Tidak bisa dituntaskan dalam satu kali penindakan. Terlebih penerapannya juga pasti berbeda antar satu tempat dengan tempat lain.
“Ini kan proses yang dinamis, selalu berkembang setiap saat. Tidak mungkin selesai dalam satu saat. Dan penerapannya juga pasti berbeda antar satu tempat dengan tempat lain,” sambung Kurnia.
Adapun tahun depan, salah satu isu yang diprioritaskan Pemkab merupakan upaya pemulihan pasca tragedi bencana tsunami.
“Makanya tema RKPD Pandeglang tahun 2020, ialah Pemulihan Infrastruktur Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Menuju Pandeglang Bangkit,” tutupnya mantap. (Daday)
