Pemkot Dan DPRD Kota Tangerang Berikan Bantuan Sembako Ke Wartawan


Kota Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Tangerang membagikan alat pelindung diri (APD) berupa masker, hand sanitizer dan berupa bantuan logistik kepada wartawan.

Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah dan legislatif kepada wartawan. Sebab, selalu menjadi corong menyajikan menyajikan informasi seputar pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Sekretaris PWI Kota Tangerang, Abdul Aziz menjelaskan, pihaknya berterima kasih atas perhatian yang diberikan Pemkot dan DPRD Kota Tangerang.

“Alhamdulillah bantuan diterima. Mudah-mudahan semua bantuan ini bermanfaat dan dapat mengurangi beban rumah tangga para jurnalis,” terang Aziz usai menerima bantuan di sekretariat PWI, Rabu (8/4/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto menjelaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian. Terlebih, update informasi Covid-19 yang sangat dinanti masyarakat.

“Para jurnalis merupakan corong penyampaian informasi yang rentan terpapar. Untuk itu perlu mendapat perhatian,”jelasnya.

Lebih lanjut, Turidi menjelaskan wartawan merupakan garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan narasumber dan ini tentunya sangat beresiko tinggi.(zher).


Next Post

Tangani Covid 19, Ini Penekanan Danrem 081/DSJ Kepada Dansat Jajarannya

Rab Apr 8 , 2020
Madiun – Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Masduki, S.E., M.Si. melakukan video conference (Vicon) dengan Dansat jajarannya, bertempat di Posko Penanganan […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)