Pemberitaan TMMD Reguler Tegal, Mengantarkan Pecinta Perkutut Bangkok ke Jatimulya


Tegal – Publikasi segenap aspek dari kegiatan pembangunan melalui TMMD Reguler 105 Kodim 0712 Tegal di Desa Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mulai mendatangkan berkah salah satu peternak burung di desa tersebut.

Adalah Slamet (39) peternak perkutut bangkok asal Dukuh Bulak Banteng RT. 01 RW. 06, yang mempunyai stok anakan kurang lebih 100 ekor hasil tangkarannya sendiri.

Tampak Kepala Penerangan Korem 071 Wijayakusuma, Kapten Infanteri Hendro Gunawan, S.Pd, menyambangi kediaman Slamet dan bertemu mertuanya, Sanusi (56), untuk membeli beberapa ekor burung anakan perkutut nusantara.

Dibenarkan Hendro Gunawan, bahwa indukan perkutut milik Slamet dinamai dengan nama-nama bus penumpang dan menjual piyikan atau anakan dengan harga mulai dari Rp. 300 ribu per ekornya untuk kualitas sedang, sedangkan untuk yang berkualitas super harga bervariasi.

“Yang saya cari adalah anakan perkutut nusantara, karena kata mertua Mas Sugeng memiliki suara yang lebih besar, tebal, ngebas dengan irama ketukan jelas,” ucapnya.

Slamet sering mengikuti perlombaan bahkan antar kabupaten ini, memiliki salah satu perkutut kelas nasional yang pernah di mahar Rp. 75 juta oleh pembeli, hanya saja dipertahankannya sampai sekarang.

Inilah salah satu keberhasilan publikasi TMMD Reguler multi aspek, melalui rekan-rekan media berhasil menggali dan memperkenalkan potensi peternakan lokal untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diberitakannya. (Aan)


Next Post

Tarian Kolosal Gemu Famire Persit Tegal Simbol Masyarakat Jatimulya

Kam Agu 8 , 2019
Tegal – Ribuan masyarakat memadati Lapangan Desa Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, guna melihat upacara ala militer penutupan […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)