TANGERANG – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang Kantor Wilayah Kemenkumham Banten mengikuti kegiatan workshop penerapan manajemen risiko sektor publik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, pada Rabu (8/3).
Bertempat di Aula Lantai III Kanwil Kemenkumham Banten, kegiatan dihadiri oleh Kepala Urusan Umum, Agus Budi Harjanto dan perwakilan masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Banten dan dibuka langsung oleh Kepala DIvisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Banten, Meidy Firmansyah.
“Manfaatkan kegiatan ini dengan ikut berperan aktif pada setiap kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kita dalam Penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik karena perlu melakukan pengendalian intern secara menyeluruh dan mampu meminimalisir persoalan di Lapas/Rutan guna mencapai tujuan organisasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Meidy juga menyampaikan bahwa setiap Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Pelayanan publik harus memenuhi 7 (tujuh) asas penyelenggaraan negara yaitu Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas.
Rangkaian kegiatan diisi dengan pemberian materi oleh dua orang Narasumber yaitu Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Instansi Pemerintah Pusat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten, I Komang Asmara dan Manajer Operasional dari Bank BRI 3, Rifky Perdana yang masing-masing memberikan pemahaman terhadap Manajemen Risiko dan juga sebagai bentuk dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi jajaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dalam penyusunan laporan SPIP dan Manajemen Risiko. (Red).
