Korantangerang.com – Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) RI menggelar diskusi bersama forum jurnalis KPPU tentang capaian KPPU selama kurun waktu lima tahun yang di gelar di salah satu hotel di bilangan serpong utara,Tangerang Selatan, Minggu malam (01/04/2108).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk terus membangun capaian kedepannya, karena KPPU saat ini memang sedang melakukan pemilihan komisioner baru.
Gopprera Panggabean selaku Direktur Penindakan pada KPPU mengatakan bahwa saran yang telah di lakukan memang tidak mengikat karena tidak baku ,dan bicara penegakan hukum tentang UU no 5 tentang pelaku usaha, dan apa saja yang telah di lakukan oleh pelaku usaha, maka KPPU berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar UU no 5 tersebut.katanya
Di sini memang kita akui banyak hambatan dalam melakukan proses kebijakan hukum bagi pelaku usaha ,mengingat kewenangan KPPU memang masih terbatas ,karena KPPU tidak bisa menggeledah atau sampai menyita. Hal itulah yang mengakibatkan pelaku usaha yang melanggar tidak bisa terkena efek jeranya.
Dengan hal tersebut maka KPPU berusaha akan mengupayakan amandemen undang-undang pelaku usaha yang melanggar, dengan sanksi denda setinggi-tingginya.tandasnya
Terkait soal sengketa tender atau lelang, memang di rasa sangat banyak, hampir wilayah mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang melanggar proses tender, namun kita tidak bisa semuanya di awasi dan masuk dalam proses tersebut,akan tetapi kita masuk di pedoman undang-undang atau keppres tentang penyedia barang dan jasa.
Jika memang ada sebuah lelang, dan pelaku usaha memasukan dokumen dengan penawaran terendah,dan dari segi administrasinya layak,maka sepatutnya panitia lelang atau tender memenangkan perusahaan tersebut.pungkasnya
(Mulyadi)
