KOTA TANGERANG — Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, menyoroti sejumlah persoalan utama yang dinilai memengaruhi arah pembangunan daerah, mulai dari sektor transportasi, pengelolaan sampah, hingga keterbatasan anggaran.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 yang berlangsung di Ruang Al Amanah, Selasa (7/4/2026).
Menurut Rusdi, sektor transportasi masih menjadi tantangan besar yang perlu dibenahi secara serius. Ia menilai keberadaan Bandara Soekarno-Hatta yang berada di wilayah Tangerang belum memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan kota.
“Bandara ada di wilayah kita, tapi dampaknya terhadap pertumbuhan kota belum terkonsep dengan jelas. Harus ada rumusan integrasi yang konkret,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan kawasan yang lebih luas seperti Tangerang Raya hingga Jabodetabek. Dengan demikian, potensi daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Di sisi lain, Rusdi juga menyoroti perubahan kondisi lingkungan yang semakin terasa. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu yang dinilainya memiliki kualitas lingkungan lebih baik.
“Hari ini anak-anak tumbuh di lingkungan yang berbeda. Ruang bermain berkurang, kualitas air menurun. Ini perlu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan,” katanya.
Terkait pengelolaan sampah, ia mendorong penerapan sistem yang dimulai dari sumber, yakni dari rumah tangga, dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat lingkungan. Selain itu, ia juga membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk mendukung efektivitas pengelolaan.
“Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah. Pemilahan dari sumber perlu diperkuat, termasuk dengan dukungan aplikasi agar lebih efektif,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, Rusdi mengungkapkan bahwa sebagian besar APBD Kota Tangerang saat ini terserap untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan belanja pegawai. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk menjalankan program strategis.
“Lebih dari 60 persen anggaran terserap untuk kebutuhan dasar. Dampaknya, ruang untuk mendorong program ekonomi dan infrastruktur menjadi terbatas,” ungkapnya.
Ia menilai perlu adanya keseimbangan antara pemenuhan pelayanan dasar dan penguatan sektor ekonomi masyarakat. Hal ini penting agar daya beli masyarakat meningkat dan kesejahteraan dapat terwujud.
Selain itu, Rusdi juga mengingatkan bahwa dinamika ekonomi global turut memengaruhi pendapatan daerah. Oleh karena itu, penyusunan target dan program pembangunan harus realistis dan adaptif terhadap kondisi tersebut.
Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih aktif mengakses program-program dari pemerintah pusat.
“Kita perlu membuka peluang dari program pusat. Tidak semua bisa ditopang oleh APBD,” tegasnya.
Rusdi berharap perencanaan pembangunan ke depan mampu memberikan arah yang jelas, berdampak langsung bagi masyarakat, serta tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan kualitas lingkungan.
(zher)
