Ternate– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Selasa (17/11). Kegiatan berlangsung secara hybrid melalui Zoom Meeting dan bertempat di Ruang Pala Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan menyampaikan harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan substansi rancangan peraturan daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Topan menilai, pengaturan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Kakanwil Topan menegaskan bahwa harmonisasi memiliki peran strategis dalam memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah harus disusun secara cermat agar memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah. Kami berharap Ranperda ini nantinya mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah tanpa mengabaikan ketentuan hukum serta kepentingan masyarakat,” ujar Topan.
Senada, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk menelaah kesesuaian substansi, teknik penyusunan, serta dasar hukum suatu rancangan peraturan daerah. Ia juga mendorong pemerintah daerah selaku pemrakarsa agar aktif menindaklanjuti setiap masukan dan catatan yang diberikan oleh tim harmonisasi.
“Harmonisasi tidak hanya melihat kesesuaian materi muatan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga memastikan rumusan norma dalam rancangan peraturan daerah disusun secara jelas, tepat, dan tidak menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, setiap catatan hasil harmonisasi perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemrakarsa,” jelas Mia.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil harmonisasi terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hasil telaah tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, materi muatan rancangan tersebut sebagian besar merupakan saduran dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tim harmonisasi juga memberikan sejumlah catatan penyempurnaan, khususnya terhadap perumusan beberapa pasal dan penggunaan tanda baca agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Catatan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan agar setiap ketentuan yang diatur memiliki kejelasan rumusan, kesesuaian norma, serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai selaku pemrakarsa diharapkan segera melakukan perbaikan terhadap substansi dan teknik penyusunan sesuai masukan yang disampaikan.
Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Malut terus mendorong pemerintah daerah untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara optimal demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.



