TANGERANG SELATAN – Rencana eksekusi pengosongan rumah di Perumahan Bukit Nusa Indah, Jalan Lelie Kavling Nomor 2013/2014, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, menyisakan persoalan hukum yang perlu mendapat penjelasan dari Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.
Pasalnya, objek tanah dan bangunan seluas 259 meter persegi tersebut sebelumnya pernah menjadi objek sengketa perdata antara Asmul Oktavian dan Ferry Ferdiansyah. Dalam perkara Nomor 369/Pdt.G/2020/PN.Tng, majelis hakim PN Tangerang pada 12 Agustus 2020 mengabulkan sebagian gugatan Asmul melalui putusan verstek.
Kini, enam tahun setelah putusan tersebut, objek yang sama justru masuk dalam proses eksekusi berdasarkan Grosse Risalah Lelang Nomor 57/06.02/2026-01 tertanggal 11 Februari 2026.
Berdasarkan pemberitahuan PN Tangerang Nomor 5542/PAN.PN.W29-U4/HK2.4/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, pengosongan dijadwalkan Kamis, 19 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai rangkaian proses hukum dan administrasi yang menyebabkan objek tersebut kembali menjadi sasaran eksekusi, meskipun sebelumnya telah terdapat putusan perdata yang berkaitan dengan objek yang sama.
Putusan 2020 Menyatakan Perjanjian Jual Beli Sah
Kuasa hukum Asmul Oktavian, Zainul Akmal, S.H., M.H., CPM, dari Kantor Hukum Mandaya Lawkum, menjelaskan bahwa kliennya mengaku telah membeli tanah dan bangunan tersebut dari Ferry Ferdiansyah pada 20 Januari 2020, dengan sepengetahuan istri penjual, Novita, S.E.
Transaksi senilai Rp2,106 miliar itu dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 532 dan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 534 di hadapan Notaris Rahmawati, S.H., M.Kn., di Kota Serang.
Dari nilai transaksi tersebut, Asmul disebut telah membayar Rp1,9 miliar melalui transfer, sedangkan sisanya diselesaikan secara tunai.
Menurut Zainul, persoalan muncul karena sertifikat asli SHM Nomor 8673 belum diserahkan oleh pihak penjual sebagaimana kesepakatan.
Asmul kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap Ferry. Dalam putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PN.Tng, majelis hakim menyatakan PPJB Nomor 532 sah dan berharga, demikian pula perjanjian pengosongan Nomor 534.
Majelis hakim juga menyatakan Ferry Ferdiansyah telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya untuk menyerahkan tanah beserta bangunan seluas 259 meter persegi dengan SHM Nomor 8673 kepada Asmul Oktavian.
Putusan tersebut dijatuhkan secara verstek karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.
Namun, keberadaan putusan tersebut perlu dilihat secara utuh, termasuk status kekuatan hukum tetapnya, riwayat pelaksanaan putusan, serta apakah terdapat proses hukum lain setelah perkara tersebut diputus.
Lelang 2026 dan Peralihan Nama Sertifikat
Di sisi lain, berdasarkan pemberitahuan PN Tangerang, pelaksanaan eksekusi saat ini didasarkan pada Penetapan Ketua PN Tangerang Nomor 102/PEN.EKS/RL/2026/PN.TNG tertanggal 27 Oktober 2026.
Eksekusi tersebut berkaitan dengan Grosse Risalah Lelang Nomor 57/06.02/2026-01 tertanggal 11 Februari 2026.
Dalam dokumen pemberitahuan eksekusi, objek tanah seluas 259 meter persegi berikut bangunannya tercatat dalam SHM Nomor 8673/Serua. Sertifikat tersebut disebut telah beralih nama menjadi atas nama Lina Wulandari.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi.
Di antaranya, bagaimana riwayat status hukum objek setelah putusan perdata tahun 2020? Apa dasar dan rangkaian proses yang membuat objek tersebut kemudian dilelang pada 2026? Apakah putusan perdata sebelumnya telah menjadi bagian dari pemeriksaan dokumen dan pertimbangan dalam proses lelang maupun peralihan hak?
Pertanyaan tersebut penting dijawab untuk memberikan gambaran utuh mengenai riwayat hukum objek tanah dan bangunan yang kini menjadi sengketa kepentingan antara pihak pembeli berdasarkan PPJB dan pihak yang memperoleh hak melalui proses lelang.
Kuasa Hukum Minta Eksekusi Ditunda
Melalui surat tertanggal 16 November 2026, Zainul Akmal mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Ketua PN Tangerang sekaligus meminta perlindungan hukum bagi kepentingan kliennya.
Menurut Zainul, putusan pengadilan tahun 2020 harus menjadi bahan pertimbangan sebelum pengosongan dilakukan.
“Putusan ini sudah berkekuatan hukum. Sejak 2020, pengadilan sudah menyatakan perjanjian jual beli sah dan menghukum Ferry untuk menyerahkan SHM 8673 kepada klien kami. Karena itu, eksekusi lelang tahun 2026 ini perlu dicermati ulang agar tidak salah sasaran,” ujarnya melalui sambungan WhatsApp, Senin (16/11/2026).
Pihak Asmul berharap PN Tangerang memeriksa kembali dokumen dan riwayat hukum objek tersebut sebelum melaksanakan pengosongan.
Meski demikian, permohonan penundaan yang diajukan kuasa hukum tidak serta-merta membatalkan atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Keputusan mengenai hal tersebut tetap memerlukan tindakan atau penetapan dari pihak pengadilan yang berwenang.
Menunggu Penjelasan Pengadilan dan Pihak Terkait
Untuk memperoleh kejelasan, terdapat beberapa aspek yang perlu dikonfirmasi kepada PN Tangerang.
Pertama, apakah putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PN.Tng telah berkekuatan hukum tetap dan bagaimana status pelaksanaan amar putusannya?
Kedua, apakah pengadilan telah mengetahui dan mempertimbangkan keberadaan putusan tersebut dalam proses permohonan eksekusi berdasarkan risalah lelang tahun 2026?
Ketiga, bagaimana riwayat peralihan hak atas SHM Nomor 8673 hingga tercatat atas nama Lina Wulandari?
Keempat, apakah terdapat mekanisme hukum yang masih dapat ditempuh pihak Asmul untuk mempertahankan kepentingannya atas objek tersebut?
Hingga berita ini disusun, keterangan dari Ferry Ferdiansyah selaku penjual, Lina Wulandari selaku pemegang hak setelah proses lelang, serta PN Tangerang mengenai permohonan penundaan eksekusi belum diperoleh.
Persoalan ini tidak cukup dilihat hanya dari keberadaan PPJB maupun risalah lelang. Riwayat putusan pengadilan, status hak atas tanah, proses lelang, serta kedudukan hukum masing-masing pihak perlu diperiksa secara menyeluruh.
Redaksi Korantangerang.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan tetap berimbang, akurat, serta tidak mendahului penilaian hukum lembaga yang berwenang.(*)


