Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut bertajuk “Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Percepatan Konektivitas, Pengembangan Wilayah Ekonomi Tinggi dan Hilirisasi Sumber Daya Alam” yang berlangsung di Aula Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate, Kamis (07/05).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya di Malut.
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda dalam paparannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah di Malut. Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2025 lalu, Maluku Utara menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Namun, sebagian besar masyarakat masih sangat bergantung pada sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan konektivitas dan kolaborasi yang kuat antara kementerian, lembaga, dan stakeholder lainnya dalam mendukung pembangunan wilayah Maluku Utara,” ujarnya.
Sherly turut mendorong pentingnya perencanaan pembangunan daerah, dan pertumbuhuhan ekonomi inklusif yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kaitan dengan agenda Musrenbang, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir (BAS) menyampaikan dukungannya atas kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan tersebut. Argap menilai sinergi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan yang berbasis pada pemenuhan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat menjadi penting, sejalan dengan spirit pelayanan dan pembinaan hukum dari Kanwil Kemenkum Malut.
“Kanwil Kemenkum Malut akan terus mendukung pembangunan ekonomi di Maluku Utara ke arah peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan hilirisasi. Melalui memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif, baik di bidang administrasi hukum umum (AHU) dan kekayaan intelektual, regulasi berdampak, strategi kebijakan, dan pembinaan hukum, guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan,” ujar Argap.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin yang turut hadir menyampaikan bahwa Musrenbang yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sangat penting sebagai forum merangkum aspirasi dalam menyusun program/kegiatan strategis pembangunan di Malut.
“Tema Musrenbang ini selaras dengan spirit pelayanan hukum dari Kanwil Kemenkum Malut dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah Maluku Utara agar semakin produktif dan berdaya saing,” ujarnya.
