Kapten Edy Moerdoko Menyambut Dirbinmas PMJ di Masjid Al Ikhlas Kelurahan Kedaung Kaliangke


Jakarta Barat – Danramil 04/CK Kodim 0503/JB menyambut sekaligus mendampingi Dirbinmas Polda Metro Jaya KBP Badya Wijaya, S.H., M.H dalam kegiatan Satu Jam Mengaji Bersama Polisi dengan tema “Harkamtibmas Berbasis Kemakmuran Masjid.” Yang dilaksanakan di Masjid Al – Ikhlas Jalan Kali Kapuk Timur No.7, RT. 7/7, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kamis 10 Desember 2020. Pukul 18.00 Wib.

Kegiatan diawali dengan memberikan Bantuan Sosial dari Bapak Kapolda berupa 500 Kg Beras, 1000 Pcs Masker dan 2 Jerigen (sabun cair dan handsanitaizer) di Masjid Al – Ikhlas Cengkareng, Jakarta Barat.

Acara ini disambut positif oleh warga bahkan acara disusun langsung oleh panitia yang diawali dengan Sholat Maghrib berjamaah, Pembukaan MC, Sambutan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Sambutan Danramil 04 Cengkareng, Sambutan Dirbinmas PMJ, Sambutan Kapolsek Cengkareng, Tausyiah oleh H. Dedik Sumardi, Sholat Isya Berjamaah

Danramil 04 Cengkareng Kodim 0503/JB, Kapten Cpl Edy Moerdoko dalam sambutan nya yang mewakili Pimpinan 3 Pilar Kecamatan Cengkareng mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dirbinmas Polda Metro Jaya atas kehadirannya di Masjid Al-Ikhlas semoga kegiatan ini bermanfaat bagi jamaah dan tentunya bagi warga sekitar masjid.

“Kami selaku mewakil pimpinan Tiga Pilar Kecamatan Cengkareng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dirbinmas Polda Metro Jaya, Bapak KBP Badya Wijaya, S.H., M.H beserta rombongan atas kehadirannya di wilayah binaan kami di Masjid Al-Ikhlas ini, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi jamaah dan tentunya warga sekitar Masjid.” Ungkap Kapten Moerdoko.

Giat satu Jam Mengaji Bersama polisi adalah kegiatan bersilaturahmi, berkumpul bersama dimasjid berbagi ilmu, memakmurkan masjid, juga menyerahkan bantuan dari Bapak Kapolda berupa 500kg beras, 1000pcs masker yang bisa digunakan DKM masjid maupun untuk membantu warga sekitar masjid agar mengajak masyarakat berangkat kemasjid untuk memakmurkan masjid.

Dalam giat tersebut diatas selain dihadiri oleh Dirbinmas PMJ, Kombes Pol Badya Wijaya, S.H., M.H. juga hadir Kasubdit Binsatpam/polsus, AKBP Jajang Hasan Basri, S.Ag., M.Si., Kasatbinmas Polrestro Jakarta Barat, Kompol Dr. Ali Zusron, S.H., M.H, Kapolsek Cengkareng Kompol H.F. Hutagaol, S.H., Danramil 04 Cengkareng, Kapten Cpl Edy Moerdoko,

Turut hadir Kanitbinmas Polsek Cengkareng, Iptu Wiyanto, S.H.,Paur Sibinpenakta, Ipda Kristiawan, Satbinmas Polrestro Jakarta Barat, Ipda Aris M. S.H., Kasatpol PP Kel. kedaung dan Bhabinkamtibmas Kel. Kedaung, Babinsa Kel. Kedaung, Bati TUUD Koramil 04/CK. Serma Suyanto, Ketua DKM Masjid Al – Ikhlas serta para DKM Masjid se Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng

Kegiatan yang dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan dan berjalan dengan lancar dan aman.(*)


Next Post

Wakil Bupati Terima Kunjungan 21 Anggota DPRD Provinsi Banten

Jum Des 11 , 2020
Tangerang – Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli menerima Kunjungan Kerja 21 Anggota DPRD Provinsi Banten di Ruang Rapat Wareng […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)