KOTA TANGERANG – Kota Tangerang selama ini dikenal sebagai “Kota Seribu Pabrik”, dengan ribuan kawasan industri dan perusahaan manufaktur yang beroperasi. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) pun rutin menggelar job fair hampir setiap bulan sebagai upaya menekan angka pengangguran.
Namun, di tengah masifnya kegiatan rekrutmen tersebut, angka pengangguran di Kota Tangerang masih terbilang tinggi, memunculkan tanda tanya besar terkait efektivitas job fair yang terus digelar.
Sejumlah pencari kerja menilai, persoalan utama bukan pada kurangnya lowongan, melainkan pada mekanisme penerimaan tenaga kerja di tingkat pabrik yang dinilai tidak transparan dan masih dikuasai oleh oknum HRD melalui sistem outsourcing dan perantara tenaga kerja.
“Datang ke job fair, serahkan lamaran, tapi ujung-ujungnya tidak ada kejelasan. Banyak yang merasa rekrutmen sudah ‘dikunci’ dari awal,” ujar salah satu pencari kerja yang enggan disebutkan namanya.
Job Fair Dinilai Seremonial
Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa job fair berpotensi hanya menjadi agenda seremonial, tanpa dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Perusahaan hadir membuka stan dan mengklaim menyediakan ribuan lowongan, namun hasil akhirnya jarang dipublikasikan secara terbuka.
Hingga kini, belum banyak data yang disampaikan ke publik terkait berapa persen peserta job fair yang benar-benar diterima bekerja, khususnya sebagai tenaga kerja tetap dan warga Kota Tangerang.
Pengamat ketenagakerjaan menilai, tanpa pengawasan ketat dan kewajiban pelaporan hasil rekrutmen, job fair berisiko menjadi ajang formalitas tanpa solusi struktural terhadap pengangguran.
Dominasi HRD dan Outsourcing Disorot
Sorotan juga mengarah pada dominasi HRD perusahaan yang dinilai masih memprioritaskan jalur outsourcing atau pihak ketiga, meski perusahaan tersebut mengikuti job fair resmi pemerintah.
Praktik ini dinilai menciptakan ketimpangan akses kerja, di mana pencari kerja lokal kalah bersaing bukan karena kompetensi, melainkan karena sistem yang tertutup.
Situasi tersebut memperkuat dugaan bahwa tingginya pengangguran di Kota Tangerang bukan disebabkan minimnya industri, melainkan lemahnya pengawasan terhadap tata kelola rekrutmen tenaga kerja.
Disnaker Didorong Lebih Tegas
Masyarakat pun mendorong Disnaker Kota Tangerang agar tidak hanya fokus pada kuantitas job fair, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan peserta.
Disnaker diharapkan mewajibkan perusahaan melaporkan hasil akhir perekrutan, termasuk jumlah tenaga kerja yang diterima, status kerja, serta asal domisili pekerja.
Tanpa pembenahan sistemik, label “Kota Seribu Pabrik” dikhawatirkan hanya menjadi slogan, sementara warga lokal terus menjadi penonton di wilayah industrinya sendiri.(zher).
