Pandeglang – Dalam seleksi terbuka calon pejabat, atau pada lelang jabatan (Open Bidding) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, yang dilakukan belum lama ini, terdapat lima nama pejabat dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yang mengikuti seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut.
Kelima pejabat dari Pemkab Pandeglang ini, ikut ngelamar guna menempati sejumlah posisi strategis yang ada di Pemprov Banten. Seperti halnya Kepala Bappeda Pandeglang, Kurnia Satriawan, yang mengikuti seleksi jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Demikian juga dengan Sekertaris Dinas Koprasi dan UMKM Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan, yang juga ikut mencalonkan diri untuk menempati posisi Kepala Biro Bina Perekonomian. Selanjutnya, Didi Mulyadi dan Raden Furqon yang mendaftar sebagai calon Kepala Dinas Kesehatan. Sedangkan Dirut RSUD Berkah Pandeglang, Firmansyah, ikut seleksi untuk menjadi Direktur UPTD RSUD Banten.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku, mendukung jajarannya bersaing ditingkat Provinsi. Irna menilai, keikutsertaan mereka justru akan memberi efek domino positif ketika lolos. Karena mereka bisa memberi porsi program yang lebih untuk Pandeglang.
“Saya setuju, berfikirnya harus future of look. Kalau mereka duduk diposisi yang penting di Pemprov Banten, efek dominonya akan ke kami, porsi program buat Pandeglang bisa lebih banyak,” katanya, Jumat (5/7/2019).
Irna tidak khawatir akan kekurangan pejabat eselon II atau III. Karena dia menyebut, kini banyak eselon III dan IV yang siap promosi mengisi kekosongan yang ditinggalkan seniornya. Irna mendoakan kelima pejabatnya itu bisa mendapat hasil terbaik.
“Saya membuka peluang bagi mereka untuk bisa dari segi karir mereka harus lebih baik. Jadi bukan saya tidak mengizinkan mereka atau melepas mereka tanpa dukungan. Semoga bisa lolos sehingga ada sinergitas dengan Pandeglang,” tutupnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menjelaskan, kelimanya sudah mengajukan izin untuk berpartisipasi dalam seleksi tersebut. Hanya saja bukan BKD yang mengeluarkan izin, melainkan bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
“Ini tidak melalui BKD, tetapi izin langsung ke bupati. Mereka ingin mencoba berkompetisi mungkin, kami dukung. Kalau mereka lolos, bagus,” katanya.
Fahmi mengakui bahwa saat ini Pandeglang masih kekurangan pejabat. Namun dia tidak bisa membatasi hak orang lain. Apalagi seleksi itu dilakukan secara terbuka, sehingga pejabat darimana pun diperkenankan terlibat.
“Kami tidak bisa membatasi hak orang, itu kan melalui open biding dan terbuka untuk siapa pun. Selama itu mereka bisa melewati proses dan lulus, kita harus apresiasi walaupun secara kebutuhan kami tetap memerlukan,” tandas Fahmi. (Daday)
