BANTEN – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten, Endang Kurnia, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemindahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
GMNI Banten menilai, pemindahan satwa langka yang terancam punah tersebut tidak boleh dijadikan solusi instan untuk mengantisipasi potensi ancaman bencana di kawasan Ujung Kulon.
Endang menegaskan, badak jawa merupakan satwa endemik yang memiliki keterikatan ekologis dengan habitat alaminya. Karena itu, setiap kebijakan terkait keberlangsungan hidup spesies tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, transparan, serta melibatkan ahli konservasi dan masyarakat setempat.
“Kami menolak apabila pemindahan badak jawa dijadikan jalan pintas untuk menjawab persoalan ancaman bencana di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, pemerintah justru mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru,” tegas Endang.
Menurutnya, jika pemerintah mengkhawatirkan potensi tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di kawasan Selat Sunda, langkah prioritas seharusnya diarahkan pada penguatan perlindungan habitat asli badak jawa.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan mitigasi bencana, peningkatan pengawasan kawasan konservasi, perlindungan ekosistem, serta peningkatan kapasitas pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.
Ia juga mengingatkan bahwa Taman Nasional Alas Purwo bukan kawasan kosong yang dapat langsung dijadikan lokasi pemindahan satwa. Kawasan konservasi di Jawa Timur itu memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati tersendiri yang harus tetap dijaga keseimbangannya.
“Jangan mempertentangkan Ujung Kulon dengan Alas Purwo. Keduanya adalah kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting. Jika pemerintah ingin membangun habitat kedua bagi badak jawa, silakan lakukan kajian secara serius. Namun, jangan menjadikan gagasan habitat kedua sebagai pembenaran untuk memindahkan badak jawa dari habitat asalnya tanpa kepastian ilmiah dan jaminan keselamatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, GMNI Banten mendesak Kementerian Kehutanan membuka ruang partisipasi publik dalam setiap pembahasan kebijakan konservasi badak jawa.
Pemerintah juga diminta menjelaskan secara terbuka hasil kajian kelayakan habitat, risiko translokasi, kesiapan ekosistem, hingga dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan populasi badak jawa.
Bagi GMNI Banten, konservasi tidak sekadar memindahkan satwa dari satu wilayah ke wilayah lain. Lebih dari itu, konservasi merupakan tanggung jawab negara dalam menjaga keberlangsungan kehidupan, melindungi habitat alami, serta memastikan keseimbangan ekosistem tetap terpelihara.
“Ujung Kulon bukan sekadar titik koordinat di peta konservasi. Kawasan ini merupakan benteng terakhir habitat alami badak jawa. Negara seharusnya hadir dengan memperkuat perlindungan Ujung Kulon, bukan justru terburu-buru mewacanakan pemindahan tanpa kepastian kajian dan jaminan keselamatan,” tutup Endang.
GMNI Banten menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan konservasi badak jawa dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, perlindungan habitat asli, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Selamatkan badak jawa, lindungi habitatnya, dan perkuat Ujung Kulon. Jangan jadikan pemindahan sebagai solusi instan atas persoalan konservasi.(*)