Evaluasi Menyeluruh, Program Terarah: Lapas Kelas I Tangerang Mantapkan Kinerja 2026


Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Tahun 2025 sekaligus Penyampaian Program Kerja Tahun 2026, Jumat (2/1), bertempat di Ruang Rapat Gedung Olahraga Lapas Kelas I Tangerang. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus memperkuat sinergi lintas bidang dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Sejalan dengan agenda tersebut, rapat ini juga wujud komitmen Lapas Kelas I Tangerang terhadap implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya program prioritas pemasyarakatan pada poin 6-13.

Rapat dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Beni Hidayat, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, para pejabat struktural, serta seluruh pegawai. Kehadiran pimpinan dan jajaran menegaskan komitmen Lapas Kelas I Tangerang dalam mewujudkan kinerja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan layanan pemasyarakatan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Kelompok Kerja, Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Kelas I Tangerang, Rahardjo Sudharmono. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai sarana konsolidasi internal untuk menyatukan langkah seluruh bidang.
“Rapat monitoring dan evaluasi ini menjadi ruang konsolidasi bersama untuk menyatukan langkah seluruh bidang. Setiap rencana aksi yang telah disepakati harus dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan saling terintegrasi agar seluruh program kerja dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja Lapas Kelas I Tangerang,” ujar Rahardjo.

Rapat kemudian dipimpin oleh Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Beni Hidayat, yang memaparkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Tahun 2025 sekaligus arah kebijakan dan prioritas Program Kerja Tahun 2026. Dalam pemaparannya, Kalapas menegaskan bahwa evaluasi kinerja harus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan di seluruh lini organisasi.
“Monitoring dan evaluasi bukan sekadar melihat capaian angka, tetapi menjadi cerminan komitmen dan tanggung jawab kita bersama. Setiap bidang harus mampu membaca hasil evaluasi secara objektif dan menerjemahkannya ke dalam program kerja yang konkret, realistis, dan berdampak langsung pada keamanan, pembinaan, serta kualitas pelayanan pemasyarakatan,” tegas Beni.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada sejumlah rencana aksi dan langkah strategis yang dirancang untuk menjawab tantangan pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat kinerja Lapas Kelas I Tangerang ke depan. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menyoroti capaian, tetapi juga mengidentifikasi area penguatan yang membutuhkan perhatian bersama.

Pada aspek keamanan dan ketertiban, rapat menegaskan pentingnya langkah preventif yang konsisten melalui peningkatan intensitas penggeledahan secara rutin. Upaya ini dipadukan dengan penguatan sinergi antara Bidang KPLP dan Koperasi dalam optimalisasi pendapatan Wartelsus, sebagai bagian dari tata kelola layanan internal yang tertib, transparan, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, stabilitas kamtib diharapkan dapat terus terjaga seiring peningkatan kualitas pengelolaan lembaga.

Sejalan dengan itu, meskipun kondisi hunian dinilai relatif terkendali, rapat tetap merumuskan langkah antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan. Penanganan Warga Binaan berisiko tinggi diarahkan melalui rencana pemindahan ke Lapas Maximum Security serta penyiapan blok khusus pembinaan. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Bidang Pembinaan didorong untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data administrasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan akuntabel.

Beranjak ke sektor pembinaan dan kegiatan kerja, rapat menaruh perhatian pada penguatan kemandirian dan produktivitas Warga Binaan. Pemanfaatan lahan tidur direncanakan untuk mendukung pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disinergikan dengan pengembangan ketahanan pangan internal, seperti hidroponik, budidaya ikan lele, dan produksi pangan lainnya. Selain memenuhi kebutuhan internal, program ini juga diarahkan untuk memberikan keterampilan bernilai guna bagi Warga Binaan sebagai bekal reintegrasi sosial.

Selanjutnya, penataan dapur sehat dan sistem distribusi makanan dibahas secara lebih mendalam. Mekanisme penyaluran makanan hingga ke depan pintu kamar hunian ditegaskan sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan, disertai kewajiban penyediaan air minum oleh pihak penyedia. Pada saat yang sama, rapat juga menyoroti pentingnya strategi pemasaran produk hasil karya Warga Binaan yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan, dengan penegasan pelaporan PNBP kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas.

Tidak hanya menyentuh aspek keamanan dan kemandirian, rapat juga mengulas penguatan layanan dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup Warga Binaan. Rencana pembangunan ruang PKBM tersendiri diproyeksikan untuk mendukung pendidikan kesetaraan, sementara optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan terus didorong sebagai bagian dari efisiensi dan keberlanjutan. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan bakti sosial direncanakan berjalan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian dan pemenuhan hak dasar.

Rangkaian pembahasan tersebut semakin diperkaya melalui sesi diskusi yang berlangsung konstruktif. Berbagai masukan strategis disampaikan, mulai dari kesiapan perpanjangan izin klinik, optimalisasi pemanfaatan lahan pendukung ketahanan pangan, hingga penataan sarana dan prasarana penunjang. Seluruh masukan disepakati untuk ditindaklanjuti secara konsisten, terukur, dan bertanggung jawab oleh masing-masing bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Sebagai penutup, rapat monitoring dan evaluasi ini menegaskan tekad bersama untuk menjadikan hasil pembahasan sebagai pijakan penguatan kinerja ke depan. Dengan sinergi lintas bidang yang semakin solid dan perencanaan yang terarah, Lapas Kelas I Tangerang optimistis mampu melaksanakan program kerja secara efektif, sekaligus menghadirkan layanan pemasyarakatan yang semakin berkualitas dan berdaya guna.


Next Post

Kasus Gigitan Ular Jadi Perhatian, Kemenkes Siapkan Antibisa bagi Warga Baduy

Sab Jan 3 , 2026
Kementerian Kesehatan memberi perhatian khusus terhadap risiko gigitan ular di wilayah Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Isu tersebut menjadi salah satu […]