Dirbinmas Polda Banten : Bela Negara Merupakan Kewajiban Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


Serang – Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Riki Yanuarfi SH M.Si mewakili Kapolda Banten Irjen Pol Drs. Fiandar menjadi narasumber di acara Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).

Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) tersebut diselanggarakan oleh Kesbangpol Provinsi Banten dan dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern al-Bantani. Kamis, (12/11/2020).

Kapolda Banten Irjen Pol Drs. Fiandar melalui Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Riki Yanuarfi SH M.Si mengatakan bahwa kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) tersebut bertujuan untuk meningkatkan Kesadaran Bela Negara.

“Hari ini saya diundang untuk menjadi narasumber dalam acara Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK),” ujar Riki Yanuarfi, Kamis (12/11/2020).

“Adapun untuk isi kegiatannya yaitu, kita tadi membahas Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Penanganan Konflik Sosial Dalam Konteks Bela Negara dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penguatan Bela Negara,”lanjut Riki Yanuarfi.

Riki Yanuarfi menjelaskan bahwa bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka pertahanan Negara terutama generasi muda sebagai estafet kepemimpinan bangsa kedepan, untuk itu peran generasi muda sangat menentukan agar memiliki jiwa Nasionalisme, Patriotisme, Militansi dan Daya Tangkal,”jelas Riki Yanuarfi.

Riki Yanuarfi berharap melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme kepada generasi penerus bangsa.

“Saya berharap melalui kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) ini, bisa menumbuhkan semangat merah putih untuk para penerus bangsa dan semoga dapat menumbuhkan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme kepada para putra putri terbaik bangsa Indonesia,” harap Riki Yanuarfi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengajak para pemuda untuk turut serta dalam membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19.

“Di masa pandemi covid-19 seperti ini, peran para pemuda sangat dibutuhkan. Mari kita bantu pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 ini dengan menerapkan 3M. Memakai Masker, Mencuci Tangan dengan sabun atau Handsanitizer dan Menjaga Jarak,”ucap Edy Sumardi. (*)


Next Post

LSM Perkota Nusantara Laporkan Bawaslu Tangsel Ke DKPP RI

Kam Nov 12 , 2020
Lembaga pemantau Pilkada DPD LSM Perkota Nusantara Nasional Kota Tangsel Melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan kepada Dewan […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)