Kotq Tangerang – Upaya serius mengatasi persoalan darurat sampah di Kota Tangerang terus dilakukan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang melaksanakan kunjungan kerja ke Surabaya guna mempelajari pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan, mulai dari sistem tempat pemrosesan akhir hingga praktik zero waste di sektor industri.
Kunjungan pertama dilakukan ke TPA Benowo yang dikenal sebagai salah satu TPA dengan sistem pengolahan sampah terintegrasi di Indonesia. Rombongan diterima oleh Manajer Operasional TPA Benowo, Ali Azhar, didampingi Ketua Tim Kerja DLH Surabaya, Agustinus.
Di lokasi tersebut, jajaran Pemkot Tangerang mempelajari tata kelola TPA, khususnya pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) yang saat ini memiliki kapasitas pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari. Selain itu, proses landfill mining atau penambangan sampah lama menjadi perhatian utama sebagai solusi untuk mengurangi timbunan sampah eksisting.
Kepala Bappeda Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari langkah konkret pemerintah daerah dalam merumuskan solusi jangka menengah dan panjang.
“Kami tidak ingin kondisi darurat sampah ini berlarut-larut. Kota Tangerang harus bergerak cepat dengan belajar dari daerah yang sudah lebih dulu menerapkan sistem pengelolaan sampah modern dan terintegrasi. TPA Benowo memberi gambaran nyata bahwa pengelolaan sampah bisa sekaligus menghasilkan energi,” ujar Yeti,(Selasa (17/2/2026).
Menurutnya, kondisi TPA Rawa Kucing saat ini memerlukan perhatian serius. Dengan luas lahan sekitar 34 hektare, TPA tersebut diproyeksikan akan penuh dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Tantangan semakin kompleks saat terjadi banjir yang berpotensi menghentikan pelayanan pengangkutan sampah. Insiden kebakaran pada 2023 juga sempat mengganggu sistem pengelolaan yang telah berjalan.
“Saat ini penanganan masih terfokus pada penumpukan sampah baru. Karena itu, skema landfill mining menjadi opsi realistis untuk mengurangi beban timbunan lama sambil menunggu implementasi PSEL berjalan optimal di Kota Tangerang,” jelasnya.
Yeti menambahkan, studi komparatif ini tidak hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi juga menyasar perencanaan pembiayaan, regulasi, serta model kerja sama dengan pihak swasta.
Tak hanya belajar dari pemerintah daerah, rombongan juga mengunjungi PT Suparma Tbk yang telah berhasil menerapkan sistem zero waste. Pada 29 Januari 2026, perusahaan kertas tersebut meraih sertifikasi “Zero Waste to Landfill” dari Control Union setelah mampu mengelola 99,95 persen limbah padat produksinya agar tidak berakhir di TPA melalui proses daur ulang, guna ulang, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
Menariknya, perusahaan tersebut juga mengolah sampah organik secara mandiri menjadi pupuk kompos menggunakan alat komposter. Standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan limbah yang telah diterapkan menjadi referensi untuk direplikasi di Kota Tangerang, khususnya pada pengelolaan sampah organik di pasar-pasar tradisional maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah kota.
“Kami ingin mendorong transformasi dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan TPA, tetapi harus dimulai dari pemilahan di sumber, penguatan bank sampah, hingga kolaborasi dengan dunia usaha. Apa yang dilakukan PT Suparma membuktikan bahwa zero waste bukan sekadar wacana,” tegas Yeti.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Kebersihan DLH, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, serta JF Madya Perencana.
Melalui studi ini, Bappeda dan DLH Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat transformasi menuju Kota Tangerang yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan.
(Zher).
