Tangsel – Dalam Ratas (Rapat Terbatas) DPW Kapten Indonesia yang berlangsung di cafe Kobar, kawasan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (15/10/2020), menyiapkan program dan pengembangan anggota di tiap Kota/Kabupaten se-Banten
Kapten Indonesia memiliki visi misi menciptakan dan melindungi tenaga kerja Indonesia dengan mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan unggul
Ketua DPW Kapten Indonesia Provinsi Banten, Hendra Alamsyah Saleh Santjapraja, yang akrab disapa Hendra menyatakan cita cita terbesar Kapten Indonesia adalah melegalkan tenaga-tenaga kerja Indonesia yang masih ilegal
“Ada sekitar 4juta lebih tenaga kerja Indonesia masih ilegal dari 6juta lebih pekerja migran indonesia dan sebutannya bukan lagi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tapi pekerja migran Indonesia,”jelas pria (45 tahun) berdarah Cirebon-Banten dan masih keturunan ningrat
Hendra mengakui sebagai pengurus DPW Banten, Banten adalah penyumbang pengangguran terbesar ada sekira 8,001% dengan berbagai keminiman yang merata.
“Saya lihat juga culturenya masyarakat Banten asli sifatnya tidak mau bekerja keluar negeri dan merantau paling jauh Cengkareng,”beber Hendra
Seperti informasi di Wilmar, tidak adanya warga Banten bekerja diluar negeri, padahal di Banten sendiri banyak sekali perusahaan besar membuka pabrik dan itu pun 5% pekerja asli asal Banten yang bekerja.
Menurutnya, Kapten Banten mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahan Provinsi Banten. “Seperti pesan pak Gubernur, tolong dikurangi jumlahnya sedikit saja pengangguran,”ucapnya
Dia katakan juga saat ini lebih fokus untuk penyedia tenaga kerja lokal dibandingkan ke internasional
Berdasarkan keterangan yang di sampaikannya. Beragam lembaga tenaga kerja pemerintah pusat (BP2MI, MigranCare, Outsourching, LPK, BLK hingga PJTKI) telah dijalin kerjasamanya.
” Diibaratkan ane jual ente harus beli tetapi strategi pasar Kapten Indonesia tidak mirip MLM ( Multi Level Marketing.red) sebab tenaga kerja profesional yang dikeluarkan sesuai skill bersertifkat resmi lembaga ketenagakerjaan, dan Kapten Indonesia tidak menyediakan tenaga kerja HRD,” ungkap Hendra
Sementara Kapten Banten saat ini masih dalam persiapan RKKB ( Rumah Kerja Kapten Banten) yang masih bekerja secara swadaya dan melengkapi kebutuhannya.
“Saat ini programnya penguatan kepengurusan di daerah karena baru berdiri Desember lalu,” ujar Hendra.
Program kerja jangka menengah Kapten Banten mengakomodir semua PJTKI yang ada diBanten melalui DPC- DPC juga segera membentuk lembaga eksekutif desa yang bertugas melaporkan masalah calon-calon tenaga kerja yang ada.
“Kalau di Banten terus terang baru dibentuk rumah kerja Kapten Banten yang didalamnya ada training development, event organizer dan lain sebagainya sebagai penunjang bagi calon tenaga tenaga kerja asal Banten,”katanya
Selaku ketua DPW Kapten Provinsi Banten, Hendra bilang belum bisa menyiapkan BLK dan LPK mandiri tetapi dengan memanfaatkan sarana yang sudah disiapkan oleh masing- masing Pemerintahan daerah se Banten
“Sesuai arahan ketua umum program kerja pertama yang dilakukannya mendata semua perwakilan yang tersebar di 4 kabupaten dan 4 kota. Sehingga semuanya nanti dapat bekerja sama memberi info dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Sebelumnya Ketua DPC Kapten Indonesia Kota Tangerang Selatan, Edi SM mengatakan Kapten Banten akan menjadi rumah dan pelayanan para penyedia tenaga kerja, terciptanya SDM unggul serta profesional. Didukung dengan sistem transparasi dan sinergi dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.
Kedepannya Kapten Indonesia Provinsi Banten ikut menyiapkan tenaga tenaga kerja di tingkat internasional di 193 Negara.
“Untuk kedepan Kapten Indonesia provinsi Banten selain menyiapkan tenaga tenaga kerja profesional juga melindungi tenaga tenaga kerja bermasalah di negara tempatnya bekerja,”tutup Edi SM.(Reza).
