Baharkam Polri Distribusikan 35 Ton Beras Ke Polda Banten, Untuk Di Sumbangkan Ke Warga


Serang – Dampak dari Pandemi Covid-19, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah, menyikapi hal tersebut Kapolri Jendral Idham Azis menginstruksikan kepada Polda Jajaran di seluruh indonesia untuk melaksanakan giat bhakti sosial

Menindaklanjuti instruksi tersebut Baharkam Polri telah mendistribusikan bantuan beras sebanyak 35 Ton kepada Polda Banten pada Senin (27/4/2020)

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi melalui awak media menjelaskan bahwa Polda Banten telah menerima bantuan beras dari Baharkam Polri yang mana beras tersebut sudah di kemas dan akan di alokasikan kepada warga yang terdampak covid-19

“Secara tekhnis akan kita bagikan terlebih dahulu melalui Satker dilingkungan Polda Banten dan seluruh Polres jajaran untuk memudahkan dalam proses penyalurannya kepada masyarakat dengan mekanisme pertanggung jawaban yang sudah di tentukan” ucap Edy Sumardi.

“Dari masing-masing Satker dan Polres Jajaran Polda Banten telah melakukan pendataan terhadap warga kurang mampu, yang belum mendapatkan Bansos dari pemerintah pusat hal tersebut dilakukan agar tepat guna dan tepat sasaran serta agar tidak duplikasi, dengan harapan dapat memberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan bantuan” tegas Edy Sumardi.

Edy Sumardi menuturkan, pelaksanaan bhakti sosial dengan memberikan bantuan sembako berupa beras kepada masyarakat, untuk waktunya akan di tentukan oleh Kapolda Banten Irjen Pol Drs. Agung Sabar Santoso,S.H,M.H dan akan di laporkan hasil kegiatannya kepada Baharkan Polri. Bantuan Sembako dari Kapolri ini adalah bentuk dukungan kepada pemerintah yang juga memberikan Bansos kepada warga, sehingga bantuan ini akan dapat melengkapi keutuhan warga secara menyeluruh.

“Giat baksos akan dilakukan secara serentak di jajaran Polda Banten, kita menunggu perintah lebih lanjut dari Bapak Kapolda, secepatnya akan kita salurkan kejajaran” tutup Edy Sumardi. (*).


Next Post

Pembuktian dan Tuntutan Ganti Rugi Gagal Pulang Kampung

Rab Apr 29 , 2020
Pemerintah mengeluarkan aturan melarang siapapun mudik. Berlakunya aturan tersebut juga dipercepat, mulai awal Ramadhan sampai H+7 ‘Idul Fitri 2020. Pegawai […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)