Pandeglang – Pembelian Kendaraan Dinas (Randis) jenis All New Fortuner seharga Rp550 juta untuk kendaraan oprasional Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, mulai memicu gelombang protes dari sementara kalangan aktivis. Bahkan aktivis senior Pandeglang, Uday Suhada ikut angkat bicara dan menilai para pembijak yang ada di Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang saat ini, sepertinya mulai kehilangan rasa empatinya pada masyarakat.
Ketua Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) ini pun mengatakan. Bahwa pembelian Randis yang diperuntukan bagi Sekda tersebut, adalah hal yang sangat memalukan, disaat keterbatasan anggaran yang selalu digembor-gemborkan oleh Bupati-nya, ketika didesak persoalan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Saya kira ini sesuatu yang sangat memalukan, karena dari sisi asas kepantasan dan kepatutan, itu sama sekali tidak difikirkan oleh mereka (eksekutif dan legislatif). Padahal sang bupati selalu bilang keterbatasan anggaran,” tegas Uday, Kamis (21/11/2019).
Dikatakannya juga, bahwa pembelian Randis jenis Fortuner yang diperuntukan bagi Sekda tersebut, adalah bukti nyata, bila semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif semakin menutup mata dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat Pandeglang.
“Padahal didepan mata persoalan mendasar di Pandeglang begitu banyak, seperti pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan dan sarana prasarana pembangunan lainnya, jauh tertinggal dibadingkan dengan wilayah lain. Kenapa disaat kondisi terpuruk seperti ini, pejabatnya malah beli mobil mewah lagi,” tambahnya.
Uday pun semakin tegas mengkritik kebijakan kebijakan yang ada di Pemda Pandeglang saat ini, semakin tidak berpihak pada rakyatnya. Hal itu dicontohkannya, dengan mengungkit kembali kebijakan pembelian Randis Bupati Pandeglang, maupun Randis untuk Wakil Bupati Pandeglang.
“Sudah Bupatinya beli mobil Rp1,9 Miliar, Wakilnya mobil mewah, dan sekarang Sekda-nya dibeliin juga mobil mewah. Dimana beban moral mereka terhadap masyarakat Pandeglang. Pembelian Randis itu sangat diluar kepantasan dan kepatutan,” celoteh Ketua Alipp ini.
Bukan hanya pihak eksekutif yang disikapinya, Uday pun ikut menyingung sikap 50 anggota legislatif yang memilih diam. Padahal menurutnya, para anggota DPRD (Legislatif) dapat mencegah munculnya penganggaran Radis tersebut.
“Ternyata tidak ada satu pun anggota DPRD Pandeglang yang menyuarakan itu. Karena pembelian Randis itu, memang sudah dianggarkan di APBD, ya kenapa mereka meloloskan itu?. Masa mereka tak punya kepekaan sosial sama sekali,” katanya.
“Ini bagian evaluasi terhadap anggota DPRD. Mereka itu wakil rakyat, dimana letak keterwakilan rakyat kalau persoalan-persoalan seperti ini diperlihatkan mereka,” pungkasnya.
Hal yang sama juga dilontarkan mantan Ketua BEM Stisip Banten Raya, Ili Sadeli yang mengatakan, pembelian Randis itu mencerminkan pemborosan anggaran dan tak peduli terhadap kondisi Pandeglang yang penuh problemmatika.
“Ini jelas menghambur-hamburkan anggaran, karena dirasa tidak penting dan urgensinya dimana. Kan masih banyak mobil Pemkab yang bagus dan layak di pakai,” katanya.
Ia menegaskan, sudah jelas perilaku itu menujukkan hedonisme. “Kalian harus sadar bahwa itu adalah uang rakyat dan rakyat tak butuh Randis mewah, kalau mau bergaya pake uang sendiri aja lah, gak usah pakai uang rakyat,” ucapnya singkat. (Daday)
