Pandeglang – Buruknya pelayanan kesehatan di Kabupaten Pandeglang, memaksa sejumlah mahasiswa dan para Relawan Peduli Kemanusiaan yang ada di Pandeglang, turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di depan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan depan gedung DPRD Pandeglang.
Puluhan mahasiswa dan para relawan tersebut, dalam aksinya meneriakan kejanggalan yang ada di RSUD Berkah. Karena sampai saat ini, RS pelat merah itu sebenarnya sudah memiliki CT-scan dan Hemodialis atau alat cuci darah, namun sampai saat ini belum pernah dioprasikan, belum lagi persoalan kekurangan dokter spesialis bedah anak yang tak pernah dipenuhi.
Padahal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang didongkrak dari kesehatan yang bersumber dari RSUD Berkah. Namun hal tersebut, tak menjadi catatan untuk Pemkab Pandeglang memperbaiki kekurangan di RSUD.
“Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab, menyediakan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan,” teriak Masnun, Kordinator Lapangan dalam orasinya, Rabu (17/6/2020).
Masih menurut Masnun, selain kejanggalan yang ada di RSUD Berkah, juga ada catatan kedua, dimana masyarakat miskin yang harus di rujuk ke luar daerah, tak mendapat pendampingan secara maksimal, baik pendamipngan medis, transportasi atau ambulans gratis dan rumah singgah.
“Hal itu tidak pernah dipikirkan oleh Pemda, serta tak pernah ada solusi kecuali mengandalkan bantuan tak terduga yang nilainya hanya Rp5 juta, itupun proses pengajuannya sangat lama, sampai berbulan-bulan,” ujarnya.
Catatan ketiga, ada sekitar 64.624 jiwa warga miskin di Kabupaten Pandeglang, mulai 1 Januari 2020 tak lagi mendapat jaminan kesehatan dari BPJS-PBI. Parahnya, sampai sekarang tak ada solusi diarahkan untuk membuat surat keterangan miskin (SKM).
“Pemda harus segera membenahi buruknya pelayanan kesehatan di 35 Puskesmas dan RSUD Berkah,” ujarnya.
Terakhir Masnun menuntut agar Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang mundur dari jabatannya, karena dinilai gagal dalam memberi jaminan dan pelayanan kesehatan yang maksimal pada masyarakat.
“Yang paling miris adalah buruknya pelayanan kesehatan di 35 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pandeglang ini, bahkan minimnya fasilitas yang ada pun kerap menjadi keluhan masyarakat miskin. Jadi kami menilai Kadinkes saat ini telah gagal dalam memberi jaminan kesehatan terhadap masyarakatnya, maka pilihan mundur adalah keniscayaan,” pungkasnya. (Daday)
