Pandeglang – Merujuk pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Iis Iskandar menerangkan, bahwa cara penyusunan RKA, masih sama dengan tahun lalu. Hanya saja menurut Iskandar, pagu indikatif yang dimiliki Pemkab Pandeglang saat ini, tergolong minim, atau hanya berkisar Rp. 1,6 triliun.
“Pagu indikatif sementara totalnya Rp. 1,6 triliun dan sudah terbagi-bagi dengan kewajiban kewajiban daerah. Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), APBD Murni dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” aku Kepala BPKD Pandeglang ini, usai kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD-PPKD Tahun Anggaran 2020 di Pendopo Bupati Pandeglang, Kamis (22/8/2019).
Kendati demikian, Iis Iskandar ini pun menekankan, dengan kondisi minimnya anggara itu, diharapkan dalam penyusunan RKA, bisa disesuaikan dengan skala prioritas yang ditentukan oleh masing-masing OPD. Adapun program prioritas yang dicanangkan, merupakan konsekuensi yang harus tetap dilaksanakan.
“Kalau pun anggaran masih kurang tapi ada skala prioritas di RKA, ya sudah itu konsekuensinya. Seperti MPP. Kita tetap harus membangun itu supaya publik benar-benar terlayani dan lebih mudah, terarah, dan lebih cepat tentunya,” terang Iskandar.
Perihal kekurangan anggaran lanjut Iskandar, Pemkab akan memaksimalkan usaha mencari bantuan, baik dari Pemprov Banten atau pemerintah pusat.
“Anggaran ini diharapkan bisa sesuai dengan skala prioritas yang ditentukan oleh masing-masing OPD. Kemudian kaitan dengan plafon anggaran, ya sudah kita berikan walaupun masih minim dan berharap bantuan-bantuan tingkat atas. Baik provinsi maupun pusat,” tandas mantan Inspektur Inspektorat itu. (Daday)
