Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) kembali memperkuat pembinaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah melalui konsultasi dan pendampingan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut), bertempat di Ruang Rapat Borero, Kamis (19/11).
Kegiatan ini menjadi wadah bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Halut untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan JDIH sekaligus memperoleh solusi dan arahan terkait optimalisasi dokumentasi serta penyebarluasan informasi hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menegaskan bahwa pembinaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kanwil dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah.
“Pendampingan ini merupakan upaya mendorong pengelolaan JDIH agar semakin tertata dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Kami akan terus mendorong pembinaan dan pendampingan kepada seluruh anggota JDIH di wilayah Maluku Utara, termasuk DPRD Kabupaten Halmahera Utara, agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semakin optimal, informatif, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Topan dalam keterangannya.
Sementara itu, Analis Penyuluh Hukum Ahli Madya yang juga Ketua Tim BPHN Kanwil Kemenkum Malut, Anita Safitri, menjelaskan bahwa publikasi JDIH tidak hanya berfokus pada Peraturan Daerah, tetapi juga dapat mencakup berbagai dokumen pendukung lainnya, seperti risalah rapat, buku hukum, serta dokumen hukum dan informasi lain yang relevan dengan tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan pengelolaan JDIH.
Dalam konsultasi tersebut, Operator JDIH DPRD Kabupaten Halut turut menyampaikan sejumlah kendala teknis, khususnya keterbatasan kapasitas server yang mendukung pengelolaan portal JDIH. Pihak DPRD telah mengajukan permohonan penambahan kapasitas server kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara, namun hingga saat ini permohonan tersebut belum dapat direalisasikan.
Selain itu, DPRD Kabupaten Halut telah memiliki media sosial Facebook sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal dan belum dikelola secara aktif serta berkelanjutan.
Kaitannya, Tim BPHN Kanwil Kemenkum Malut menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi koordinasi lanjutan melalui Zoom Meeting dengan melibatkan Sekretariat DPRD Kabupaten Halut dan Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan alternatif penyelesaian atas kendala kapasitas server sekaligus mendukung pengembangan portal JDIH yang lebih efektif.
Selain itu, tim juga memberikan penguatan lewat infrastruktur dan pengelolaan portal, Tim BPHN juga mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Halut untuk melakukan inventarisasi serta melengkapi dokumen dan data dukung yang diperlukan dalam pelaporan melalui aplikasi e-Performance. Kelengkapan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan indikator kinerja, evaluasi, dan akuntabilitas pengelolaan JDIH.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kualitas dokumentasi, serta optimalisasi sarana digital di wilayah.



