Kemenkum Malut-Kemenko Kumham Imipas Kawal Program Prioritas Presiden di Bidang Hukum


Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi Pemantauan Program Prioritas Presiden Tahun 2026 dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), bertempat di Aula Pala Dukono Lantai III, Rabu (18/11).

Kunjungan tersebut bertujuan melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawalan terhadap pelaksanaan Program Prioritas Presiden Tahun 2026, khususnya program di bidang hukum yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum di wilayah Maluku Utara. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, sesuai target yang ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang membutuhkan koordinasi dan fasilitasi lintas K/L di wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan dalam keterangannya menyambut baik pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tersebut. Menurut Topan, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi sekaligus mengakselerasi pelaksanaan program prioritas nasional, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum di daerah.

“Kami mendukung pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Kemenko Kumham Imipas. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam evaluasi dan pengawalan pelaksanaan RPJMN 2025–2029, khususnya terkait program dan pelayanan hukum di wilayah agar berjalan sesuai sasaran,” ujar Topan.

Sementara itu, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Slamet Pramoedji, menjelaskan bahwa koordinasi dan konsultasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Kemenko Kumham Imipas dalam menyinkronkan serta mengawal program prioritas nasional di bidang hukum. Upaya tersebut juga berkaitan dengan koordinasi pencapaian lima pilar pembangunan hukum melalui Indeks Pembangunan Hukum (IPH).

Ia menambahkan, pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi capaian IPH mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sinkronisasi dan Koordinasi terkait Capaian Indeks Pembangunan Hukum.

“Tujuan utama koordinasi dan konsultasi ini selain untuk bersilaturahmi dengan jajaran Kementerian Hukum, juga untuk menyinkronkan dan mengawal pelaksanaan program-program prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, termasuk di bidang pelayanan hukum,” ungkap Slamet.

Kaitannya, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, La Dariani, memaparkan capaian pelaksanaan salah satu program prioritas nasional di bidang hukum, yakni pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan. Hingga saat ini, sebanyak 1.185 Posbankum telah terbentuk dan tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara.

“Kami telah melaksanakan program prioritas Presiden terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum. Capaian pembentukannya telah mencapai 100 persen dari target, bahkan jumlahnya telah berkembang. Meski demikian, kami akan terus memperkuat pembinaan, pendampingan, dan pelaksanaan Posbankum agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” ungkapnya bersama jajaran ikut mengahdiri.

Melalui koordinasi dan konsultasi ini, Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan Kemenko Kumham Imipas serta K/L dalam memastikan setiap program prioritas nasional di bidang hukum terlaksana secara efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.


Next Post

Bukan Sekadar Rebutan Medali, Ini Pesan Agus Rasyid untuk Atlet Arung Jeram Porprov VII Banten

Rab Nov 18 , 2026
TANGERANG SELATAN – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten, Kombes Pol (P) Dr. H. Agus Rasyid, S.H., […]