Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Wilayah Maluku Utara, Selasa (17/11).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan JDIH pada seluruh anggota JDIHN di wilayah Maluku Utara. Kegiatan diikuti oleh jajaran Divisi P3H, pegawai Maganghub, serta para pengelola dan anggota JDIH di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas pengelolaan JDIH di seluruh wilayah Maluku Utara. Menurut Topan, JDIH memiliki peran penting dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.
“Pengelolaan JDIH harus menjadi perhatian seluruh instansi anggota JDIHN karena berkaitan langsung dengan ketersediaan dan kemudahan akses informasi hukum bagi masyarakat. Kami mendorong seluruh anggota JDIH di Maluku Utara untuk lebih aktif memenuhi indikator penilaian dan menyelesaikan pelaporan sesuai ketentuan,” ujar Topan.
Senada dengan hal tersebut, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana juga menyampaikan agar seluruh anggota JDIHN agar lebih proaktif dalam memenuhi indikator penilaian serta menyelesaikan pelaporan sesuai ketentuan. Melalui koordinasi dan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan berbagai kendala yang dihadapi dapat diatasi sehingga kualitas pengelolaan JDIH di Maluku Utara semakin meningkat.
“Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi bahan penting bagi kami untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pengelolaan JDIH di masing-masing instansi. Kami akan terus mendorong anggota JDIH agar lebih tertib dalam melakukan penginputan data, melengkapi dokumen pendukung, serta memenuhi variabel penilaian yang telah ditetapkan. Selain itu, koordinasi dan pendampingan perlu diperkuat, terutama bagi anggota yang masih mengalami kendala sumber daya manusia maupun dukungan teknis, sehingga seluruh anggota JDIHN di Maluku Utara dapat meningkatkan kualitas pengelolaannya,” ungkap Mia.
Kegiatan diawali dengan arahan Ketua Tim BPHN, Anita Safitri. Dalam penyampaiannya, ia mendorong para operator dan pengelola JDIH untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan JDIH di instansi masing-masing. Identifikasi permasalahan tersebut diperlukan agar dapat dirumuskan langkah penyelesaian dan perbaikan secara tepat. Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan JDIH menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), sehingga perlu mendapat perhatian serius dari setiap anggota.
Selanjutnya, Ketua Tim Kerja BSK, Erni Rumasoreng, menyampaikan bahwa pemenuhan variabel penilaian JDIH pada sejumlah anggota di wilayah Maluku Utara masih belum maksimal. Kondisi tersebut turut memengaruhi capaian penilaian IRH. Oleh karena itu, setiap instansi diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan indikator penilaian, kualitas pengelolaan, serta konsistensi pelaporan JDIH.
Dalam pemaparan hasil monitoring dan evaluasi, Pembina JDIH, Abdul Haris, mengungkapkan bahwa dari 26 anggota JDIHN di Provinsi Maluku Utara, sebanyak 17 anggota telah menyelesaikan laporan e-Report Tahun 2026, dua anggota masih dalam tahap penyusunan draf, sementara tujuh anggota lainnya belum membuat laporan.
Tujuh anggota yang belum menyampaikan laporan tersebut meliputi DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Bagian Hukum Kabupaten Pulau Taliabu, Perpustakaan Universitas Halmahera, Perpustakaan Universitas Khairun Ternate, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Perpustakaan Universitas Nuku Tidore. Adapun dua anggota yang masih dalam tahap draf laporan adalah DPRD Kabupaten Halmahera Barat dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
Melalui sesi diskusi, sejumlah anggota JDIH turut menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelaporan dokumentasi hukum. Beberapa permasalahan yang mengemuka antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola JDIH serta belum optimalnya koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), terutama dalam hal dukungan teknis pengelolaan website, jaringan, dan teknologi informasi.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Malut melalui Divisi P3H akan melakukan koordinasi dan pendampingan kepada anggota yang belum menyelesaikan pelaporan e-Report Tahun 2026. Selain itu, seluruh anggota JDIH didorong untuk meningkatkan pemenuhan variabel penilaian serta memperkuat koordinasi dengan Diskominfo guna mengatasi berbagai kendala teknis.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen untuk terus memperkuat pembinaan terhadap anggota JDIHN agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah Maluku Utara semakin berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.



