Kemenkum Malut Harmonisasi Ranperda Usaha Depot Air Minum, Dorong Penguatan Perlindungan Konsumen


Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Usaha Depot Air Minum inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah, Senin (16/11). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pala Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara ini merupakan bagian dari upaya memastikan rancangan produk hukum daerah memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Ranperda tersebut sebagai salah satu langkah dalam memperkuat tata kelola usaha depot air minum di daerah. Menurutnya, pembentukan regulasi yang berkualitas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong tertib penyelenggaraan usaha, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

“Kami berharap melalui harmonisasi ini, Ranperda tentang Usaha Depot Air Minum dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta menjamin perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum, DPRD, dan Pemerintah Daerah sangat penting untuk mewujudkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Topan.

Rapat harmonisasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Kegiatan diawali dengan penyampaian arahan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, yang hadir secara daring.

Dalam arahannya, Mia menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan substansi rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ia juga menekankan perlunya ketelitian dalam penyusunan materi muatan agar regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Secara umum, usaha depot air minum memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang mudah dijangkau. Oleh karena itu, pengaturan terhadap kegiatan usaha tersebut diperlukan untuk memastikan penyelenggaraannya memperhatikan aspek kualitas air minum, higiene dan sanitasi, persyaratan perizinan, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha. Selain itu, keberadaan regulasi daerah diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil harmonisasi oleh Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Dalam pembahasan tersebut, dilakukan penelaahan terhadap substansi dan teknik penyusunan Ranperda tentang Usaha Depot Air Minum guna memastikan kesesuaiannya dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil harmonisasi, Ranperda tentang Usaha Depot Air Minum secara substansi telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meski demikian, masih terdapat sejumlah penyesuaian pada bagian konsideran dan dasar hukum. Selain itu, rancangan tersebut telah mengakomodasi peran pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi terhadap pengurusan usaha depot air minum di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

Dalam sesi diskusi, pihak DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan tanggapan terhadap berbagai masukan dan catatan yang diberikan oleh Tim Kerja Harmonisasi. Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebelum dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Menutup kegiatan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Eki Indra Wijaya, menyampaikan harapan agar hasil harmonisasi dapat segera ditindaklanjuti melalui penyempurnaan naskah Ranperda sesuai dengan catatan yang telah diberikan.

Melalui harmonisasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara terus memperkuat perannya dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Diharapkan Ranperda tentang Usaha Depot Air Minum dapat menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus mendukung perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas penyelenggaraan usaha depot air minum di Kabupaten Halmahera Tengah.