Komisi I DPRD Kota Tangerang Soroti Kualitas 56 Ribu Personel Satlinmas, Pemkot Diminta Perkuat Pembinaan


KOTA TANGERANG – Keberadaan lebih dari 56 ribu personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kota Tangerang dinilai menjadi kekuatan strategis dalam menjaga keamanan lingkungan. Namun, besarnya jumlah personel tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembinaan berkelanjutan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Veri Montana, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tidak hanya berfokus pada penguatan jumlah personel, tetapi juga memastikan kesiapan dan kemampuan anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Satlinmas hingga tingkat RT dan RW memiliki peran penting dalam mendeteksi dini potensi gangguan ketertiban, konflik sosial, maupun kondisi darurat di lingkungan masyarakat.

“Satlinmas merupakan mitra pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban lingkungan, memberikan perlindungan masyarakat, serta membantu menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta pengurus RT dan RW perlu terus dilakukan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (16/11/2026).

Veri menegaskan, Satlinmas bukan pengganti tugas TNI maupun Polri. Keberadaannya merupakan unsur pendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan secara berkala. Materi pembinaan, kata dia, perlu mencakup komunikasi sosial, pengendalian situasi, penanganan konflik, pertolongan pertama, hingga prosedur menghadapi keadaan darurat.

Selain kualitas SDM, kelengkapan sarana dan prasarana juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Mulai dari seragam, identitas anggota, alat komunikasi, perlengkapan keselamatan, hingga dukungan operasional dan perlindungan selama menjalankan tugas.

“Kami menilai besarnya jumlah personel harus diimbangi dengan kualitas dan kesiapan mereka di lapangan. Perlu ada pemetaan kebutuhan Satlinmas di setiap kecamatan dan kelurahan, sehingga kebijakan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kualitas pelayanan perlindungan masyarakat,” jelasnya.

Jangan Berhenti pada Kegiatan Seremonial

Lebih lanjut, Veri mengingatkan agar penguatan Satlinmas tidak berhenti pada kegiatan apel, pengukuhan, atau agenda seremonial semata. Menurutnya, program tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembinaan konkret dan evaluasi kinerja yang terukur.

Ia meminta adanya sinergi lintas perangkat daerah, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Sinergi tersebut diperlukan agar pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan prosedur penanganan gangguan ketertiban maupun situasi kebencanaan dapat berjalan secara jelas dan efektif.

“Anggota Satlinmas juga perlu dibekali kemampuan dasar evakuasi, pertolongan pertama, dan penyampaian informasi kebencanaan. Kami ingin memastikan Satlinmas menjadi kekuatan perlindungan masyarakat yang profesional, terlatih, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ungkapnya.

Veri menambahkan, evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas Satlinmas di lapangan. Evaluasi juga penting untuk mengidentifikasi kekurangan, kebutuhan personel, serta aspek pembinaan yang masih harus diperbaiki.

“Semakin besar kekuatan Satlinmas yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan mereka mendapatkan pembinaan, perlindungan, dan dukungan yang memadai. Keamanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana harus dibangun melalui kolaborasi, bukan hanya mengandalkan jumlah personel,” tutupnya.

Dengan jumlah personel yang mencapai lebih dari 56 ribu orang, tantangan Pemkot Tangerang selanjutnya bukan sekadar memperkuat struktur Satlinmas, melainkan memastikan setiap anggota memiliki kapasitas, perlengkapan, dan kesiapan yang memadai untuk memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.(*)