KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang berlangsung di Ruang Al Amanah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (21/1/2026).
Kegiatan ini merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjaring aspirasi serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah pusat dan provinsi, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Kepala Bappeda Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, terarah, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi ruang dialog yang konstruktif untuk menyerap aspirasi publik. Masukan yang kami terima tidak hanya menjadi bahan perencanaan RKPD 2027, tetapi juga relevan untuk peningkatan kualitas pembangunan di tahun berjalan dan tahun berikutnya,” ujar Yeti.
Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan paparan arah kebijakan pembangunan dari Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pemerintah Kota Tangerang. Selanjutnya, berbagai aspirasi masyarakat dihimpun sebagai dasar penguatan substansi dokumen perencanaan daerah.
Salah satu fokus utama yang mengemuka adalah penanganan banjir dan perbaikan sistem drainase. Yeti menegaskan, Bappeda akan mengintegrasikan aspirasi masyarakat tersebut ke dalam perencanaan program lintas perangkat daerah agar penanganan banjir dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
“Isu banjir masih menjadi perhatian utama masyarakat. Oleh karena itu, Bappeda akan mengoordinasikan perencanaan lintas OPD agar program penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi warga,” jelasnya.
Selain infrastruktur dan pengendalian banjir, Pemkot Tangerang juga menaruh perhatian besar terhadap pembangunan yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. Yeti menjelaskan, pemerintah daerah terus mendorong penguatan program pemberdayaan disabilitas melalui berbagai sektor.
“Di sektor ketenagakerjaan, sudah mulai berjalan program penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Sementara di sektor pendidikan, kami terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah inklusi agar semakin ramah dan aksesibel,” ungkap Yeti.
Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur publik juga diarahkan untuk memenuhi prinsip universal design, seperti penyediaan trotoar ramah disabilitas, fasilitas umum yang aksesibel, serta gedung pemerintahan yang inklusif.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, baik dalam perencanaan tahun 2026 maupun RKPD 2027 dan seterusnya,” tegasnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemkot Tangerang berharap seluruh kebijakan pembangunan yang dirumuskan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya Kota Tangerang yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
(Advetorial)
