Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) menerima kunjungan akademik mahasiswa Program Studi Komunikasi Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor sebagai bagian dari program pembelajaran kehumasan dan tata kelola pemerintahan. Kunjungan ini menjadi ruang dialog bagi para mahasiswa untuk memahami secara langsung praktik komunikasi publik serta proses penyelenggaraan administrasi kenegaraan di lingkungan pemerintah pusat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Eddy Cahyono Sugiarto menyambut hangat rombongan UNIDA Gontor. Lebih lanjut Eddy menjelaskan bahwa pemerintah kini mengubah cara kerja menjadi lebih terbuka, cepat, dan tidak birokratis.
“Kami terbuka. Cara-cara kami tidak lagi rumit seperti dulu. Kami ingin meningkatkan meaningful participation melalui interaksi langsung dengan publik,” ujarnya. Eddy juga menambahkan bahwa Kemensetneg membuka diri sebagai tempat belajar mengenai tata kelola pemerintahan dan proses perumusan kebijakan publik.
Menyemangati para mahasiswa, Eddy berpesan, “Adik-adik ini semua adalah pemeran utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Manfaatkan teknologi sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri ke depannya,” pungkas Eddy.
Melanjutkan sesi, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Faisal Fahmi menegaskan komitmen Kemensetneg dalam memperluas ruang interaksi dengan publik. “Kami di Kemensetneg mencoba membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan publik. Kami terus berupaya mendengar aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Faisal menjelaskan tiga tugas utama Kemensetneg, yakni memberikan dukungan teknis dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta menyelenggarakan pelayanan administrasi kenegaraan dan rumah tangga kepresidenan. Faisal menambahkan bahwa Menteri Sekretaris Negara juga memperoleh tugas khusus sebagai juru bicara presiden untuk memastikan komunikasi ke publik tersampaikan dengan baik.
Dari pihak UNIDA Gontor, Pembimbing Studi Akademik Maulana Ashari menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi kesempatan penting untuk memperdalam ilmu kehumasan. “Tujuan kami di sini adalah belajar sesuai dengan program studi kehumasan. Kami berharap bisa mendalami ilmu sebanyak-banyaknya,” ungkap Maulana.
Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Syahrion Teridel, yang menjelaskan Kemensetneg dari perspektif sejarah dan perundang-undangan. Syahrion menegaskan bahwa dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan fungsi Kemensetneg tercantum dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden tentang Kemensetneg, serta perangkat regulasi lain yang mengatur dukungan Kemensetneg kepada Presiden dan Wakil Presiden.
“Kemensetneg menjalankan tugasnya berdasarkan mandat konstitusi dan regulasi yang jelas. Setiap unit organisasi bekerja dalam kerangka hukum yang dirancang untuk memastikan efektivitas layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Syahrion. Syahrion juga menjelaskan bahwa struktur Kemensetneg disusun melalui peraturan presiden, yang mengatur fungsi masing-masing unit mulai dari administrasi kenegaraan, analisis kebijakan, pelayanan rumah tangga kepresidenan, hingga pengelolaan komunikasi publik.
Melalui pendekatan sejarah, Syahrion menggambarkan evolusi tugas dan fungsi Kemensetneg, mulai dari pengelolaan administrasi kenegaraan, dukungan teknis dan analitis kepada Presiden dan Wakil Presiden, hingga penyediaan pelayanan rumah tangga kepresidenan. Ia menegaskan bahwa perubahan-perubahan tersebut selalu merespons kebutuhan pemerintahan yang semakin kompleks.
Pada sesi berikutnya, Kurniawati, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, turut memberikan penguatan materi terkait pentingnya komunikasi dalam membangun citra lembaga. Nia menekankan bahwa setiap pesan dan aktivitas komunikasi pemerintah memiliki dampak langsung terhadap persepsi publik.
“Komunikasi itu bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga berkaitan dengan branding yang mempengaruhi citra organisasi,” jelas Kurniawati. Ia menambahkan bahwa konsistensi dan kualitas komunikasi publik akan menentukan seberapa kuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana mahasiswa mendapatkan kesempatan bertanya langsung mengenai praktik kehumasan pemerintah dan dinamika komunikasi kebijakan.
